Makassar, GoSulsel.com – Pengamat Politik dari Unhas Makassar, Suryadi Culla mengatakan,  sesuai kekuatan politik sudah tidak bisa dihindari untuk masuk dalam lembaga DPD RI.

Hal ini dikatakan Suryadi Culla pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fisipol Unismuh bekerja sama dengan IPI dan Fisipol Universitas Bosowa 45 di Warkop 212, Jl Boulevard Makassar, Minggu (9/4/2017).

“Ini yang mesti haru diketahui dimana sebenarnya batasan partai politik dalam rana politik. sebanarnya kalau kita melihat bahwa ada power, dan DPD RI ini sudah menjadi areal politik yang tidak bisa dihindari,” kata Suryadi Culla.

Dia mengtakan bahwa DPD adalah institusi sosial namun sudah menimbulkan cacat bawaan. “Ini sudah menjadi cacat bawaan sebenarnya, seperti bayi yang cacat dari lahir,” tuturnya.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa hampir revormasi di Indonesia menginginkan ada representasi dari daerah. Tapi dengan adanya DPD RI ini pun yang didominasi oleh orang parpol tidak membawa harapan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

“Karena memang didominasi oleh partai politik. Jadi secara konstruksi konstitusi memang dia lemah,” kata Adi, sapaan akrbanya.

Bahkan dia menilai bahwa DPD lahir hanya sekedar pengembira parpol, hanya aksesoseris dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Padahal sebenarnya harus ada tuntutan, tapi tidak dibuat tuntutan itu, instrumen tidak dibentuk dan diformat sedemikian rupa” paparnya.

Dikatakan Adi bahwa saat ini juga tidak dirasakn efek kehadiran lembaga DPD RI. Padahal, lanjutnya, sesuai konstruksi konstitusi kehadiran lembaga harus dirasakan oleh masyarakat.

“Kalau kita berbicara konstrukri konstitus meski harus berbicara apakah tetap jalan atau bubar ini DPD RI, karena kita kan tidak rasakan kehadiran DPD ini,” tuturnya.(*)

---