DPRD Kota Makassar Komisi D bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar gelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di ruangan Komisi D, Selasa (11/4/2017).

Dewan Soroti Pelayanan Dinkes Makassar

Selasa, 11 April 2017 | 13:23 Wita - Editor: Irfan Wahab - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

Makassar, GoSulsel.com – Anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir SE, menyoroti Dinas Kesehatan Makassar. Hal ini dilakukan Basdir pada saat rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di ruangan Komisi D, Selasa (11/4/2017).

Basdir mengatakan bahwa saat ini semakin banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan kesahatan yang tidak maksimal.

“Ini saya liat saling lempar batu antara BPJS, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan tentang pasien yang menggunakan kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Basdir dengan nada tinggi di hadapan Kepala Dinas Kesehatan Makassar.

Dijelaskan Basdir, bahwa masyarakat yang sudah terdaftar Jamkesmas menurut aturan secara otomatis akan terdaftar sebagai pengguna KIS.

“Bukan cuma lempar tanghung jawab, tapi ada – ada saja alasannya, pihak Dinas Kesehatan tidak mau membayar pasien JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) kalau belum ada kartu KISnya sampai di pasien,” tegas Basdir.

Menurut Basdir, hal ini mestinya tidak terjadi, pasalnya sepengetahuan dirinya BPJS melalui Dinas Sosial telah mendestribusikan kartu KIS ke masyarakat.

“Tentunya Dinas Kesehatan yang mengkroscek ini lebih jauh. Jangan alasanya dia, kita setengah mati membayar tapi justru baru dicetak kalau ada yang komplain. Tidak bisa saling lempar tanggun jawab begitu dog, macam Kepala Dinas pasti banyak uang kalau sakit, tapi kalau masyarakat ?,” ungkapnya.

Lebih jauh Basdir mengatakan, bahwa pihak Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan tidak semestinya mendahulukan administrasi dibanding keselamatan pasien.

“Jadi kalau adami yang sekarat disitu tapi belum sampai kartu KISnya, jangan itu yang menjadi alasan sehingga orang tidak dilayani,” pungkasnya.(*)


BACA JUGA