Makassar, GoSulsel.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengoda Pemerintah Provinsi Sulsel menjadi daerah pertama yang menjadi menerbitkan obligasi (surat utang) daerah di Indonesia. Obligasi daerah ini bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Hanya saja tawaran ini masih dipertimbangkan oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Pasalnya butuh persetujuan dan komitmen bersama dengan DPRD Sulsel untuk masalah tersebut.

“Sulsel karena enam kali wtp diberi ruang oleh negara untuk membangun obligasi sampai Rp3 Triliun. Tapi kita tak manfaatkan karena kita berharap dengan pergerakan ekonomi yang masih tumbuh dengan baik. Nanti kita bicarakan,” kata Syahrul, Selasa (11/4/2017).

Menurutnya, untuk masalahan pendanaan salah satu sumbernya memang bisa dari obligasi daerah. Selain dari pinjaman perbankkan dan anggaran yang berasal dari APBN atau APBD.

Dirinya hanya meminta OJK menyiapkan dana sebesar Rp1 trilliun untuk pengusaha yang ada di Sulsel. ” Dana ini bisa dimanfaatkan untuk hilirisasi industri pertanian yang sangat menjanjikan,” jelasnya.

Tawaran penggunaan obligasi daerah ini, diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida saat acara sosiasiliasi pendanaan dari pasar modal bagi perusahaan daerah di Four Points of Sheraton.

Nurhaida meminta Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pasar modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan obligasi daerah, mengingat saat ini belum ada pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerbitkan obligasi daerah.

“Dengan melihat potensi yang ada, Sulawesi Selatan sangat berpeluang menjadi daerah pertama di Indonesia yang dapat membangun infrastruktur dengan pendanaan dari obligasi daerah,” kata Nurhaida.(*)

---