Makassar, GoSulsel.com – Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum, ditanggapi santai oleh pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Sulsel.

Meski nama Ketua DPR tersebut sudah disebut oleh beberapa saksi yang hadir dipersidangan kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP). Bahkan, Setnov sudah mendapat pencekalan keluar negeri oleh KPK dan pihak imigrasi.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai mengatakan sejauh ini belum ada rencana musnaslub. Bahkan, DPD Golkar Sulsel dibawah komando Plt ketua Nurdin Halid tetap menghormati keputusan Munaslub Bali, bulan Mei tahun lalu.

“Ngak ada dukung mendukung munaslub, karena tidak ada munaslub. Golkar Sulsel tetap taat azas kepada hasil Munaslub Bali,” kata Risman, kepada Go Cakrawala, Selasa (25/4/2017).

Terkait kasus eKTP, menurut Risman sejauh ini keterkaitan Setnov dalam kasus yang merugikan negara triliunan rupiah ini masih sebatas saksi. Belum ada keputusan KPK, yang menetapkannya sebagai tersangka.

“Belum ada fakta hukum,” singkatnya, saat dikonfirmasi soal nama Setnov yang sudah disebut oleh beberapa saksi, karena diduga ikut menerima aliran dana.

Ketua Konsolidasi DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris menambahkan meski sedang ada masalah yang mendera ketua umum mereka. Namun, hal itu tidak akan menganggu persiapan Golkar dalam menghadapi Pilkada.

“Kita tak tergantung pada figur, karena di Golkar itu yang jalan adalah sistem. Kalau munaslub, saya kira tak ada rencana seperti itu,” tambahnya.(*)

---