Makassar, GoSulsel.com – Sudah lebih dua dasawarsa pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda), hanya saja sejauh ini tujuan utama untuk pemerataan pembangunan belum tercapai.

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Unismuh, Andi Luhur Prianto mengatakan memasuki usia ke 21 tahun perjalanan otonomi daerah, tujuan-tujuan dasar dari otonomi daerah seperti demokratisasi pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan kemajuan daerah semakin tidak dihiraukan lagi.

“Otonomi daerah direduksi menjadi sekedar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Pilkada menjadi menjadi arus besar yang menegasikan aspek-aspek tata kelola pemerintahan yang lain. Seperti tata kelola SDA yang semakin rusak di era otonomi daerah,” katanya, Selasa (25/4/2017).

“Sumber daya alam daerah di kelola semakin eksploitatif dan berubah jadi bencana. Otonomi daerah menjadikan potensi SDA daerah berubah dari berkah (blessing) menjadi kutukan (cursing),” lanjutnya.

Menurutnya, tahun ini diperingati dengan fokus pada Smart City dan e-gov, semakin menegaskan bahwa kesenjangan dan perlombaan inovasi antar daerah selama ini gagal. Pilar tatanan smart City dan layanan e-gov hanya bisa terjadi dengan dukungan infrastruktur dan SDM yang memadai.

“Tidak mungkin semua daerah otonom siap dengan ini. Tanpa pemerataan dan keadilan infrastruktur layanan, sulit memaksa setiap daerah berinovasi untuk tatanan Smart City dan e-Government,” jelasnya.

Tingkat kesenjangan antar daerah, high cost democracy, desentralisasi korupsi, dan kehancuran SDA saya kira menjadi tantangan mutakhir dari kebijakan otonomi daerah.(*)

---