Ilustrasi

Golkar Abaikan Mekanisme Penjaringan

Selasa, 31 Oktober 2017 | 17:19 Wita - Editor: Baharuddin - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

Makassar, GoSulsel.com – Salah satu indikator Partai Golkar dalam menetapkan calon kepala daerah dimana diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berdasarkan hasil survei. Sistem survei dalam merekrut calon kepala daerah yang diberlakukan Golkar sangat baik demi mencari calon-calon yang diinginkan masyarakat dan mempunyai peluang untuk memenangkan Pilkada. 

Namun, ada kelemahan dari sistem tersebut jika calon yang diusung dari Golkar ternyata orang yang bukan kader Golkar, ini akan menimbulkan konflik internal Golkar sendiri. Survei juga kemungkinan besar bisa direkayasa, karena ada kepentingan terselubung, dimana calon kepala daerah yang bukan kader Partai Golkar dan ingin maju dengan kendaraan Golkar, dapat memanfaatkan sistem survei itu.

pt-vale-indonesia

Seperti halnya yang terjadi di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar dimana Partai Golkar memilih untuk mengusung calon non kader yakni Munafri Arifuddin untuk melawan incumbent. Pertanyaannya kini, lantas seperti apa pertimbangan partai beringin untuk mengusung menantu Aksa Mahmud ini.  

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menuturkan, Partai Golkar memang sudah sangat jelas mementahkan mekanisme penjaringan bakal calon yang dilakukan. Dimana memang sebelumnya Golkar Makassar secara resmi mendorong Ketua DPD II Golkar Makassar, Farouk M Betta berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

“Semua partai membangun mekanisme, sebagai kriteria untuk memberikan usungannya. Tapi persoalannya mereka sendiri tidak mematuhi itu, saya kira mekanisme internal ini mentah karena pimpinan partai,” ungkapnya, pada Selasa (31/10/2017).

Luhur menjelaskan, politik yang tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan, dan hal itulah yang dilakukan Partai Golkar saat ini. Bukan tanpa alasan, Golkar bukan lagi melihat siapa figur yang akan didorong namun siapa figur yang dapat membantu Nurdin Halid (NH) menang di Pilgub mendatang.

“Sistem pengambilan keputusan membuat mekanisme tidak ada gunanya. Kalaupun ada survei selalu bukan jadi faktor utama, karena Golkar lebih mengarahkan kekuatannya untuk pemenangan NH, sehingga makassar ini hanya mwnjadi perantara atau motor dan terpaksa mengalah,” terang Luhur.

Apalagi memang, petahan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang sudah lebih dulu mengumbarkan kemesraan dengan lawan NH di Pilgub yanki Ichsan Yasin Limpo (IYL). Hal ini tentunya dilihat sebagai penghalang bagi NH untuk dapat melenggak mulus, sehingga mencari figur kuat yang dinilai mampu membentuk kekuatan petahana.

“Ini juga dipengaruhi oleh pilihan incumbent yang sudah lebih dulu ke pak Ichsan, tentu pak NH harus mencari lawannya yang lebih kuat. Dan Golkar melihat hal itu ada di Appi  ketimbang figur internal partai yang lain,” tuturnya. (*)


BACA JUGA