Makassar, GoSulsel.com — Nurdin Halid bakal kelabakan mempersiapkan pencalonannya di Pilgub Sulsel.

Begitu juga bakal calon Kepala Daerah lainnya yang sudah resmi diusung oleh Golkar di Pilkada Kabupaten/Kota se-Sulsel.

Hal ini menyusul Ketua DPP Golkar, Setya Novanto dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal dugaan kasus korupsi e-KTP, hanya memang Setya tidak ditemukan di kediamannya.

Sebelumnya Setya memang kembali ditersangkakan oleh KPK pasca menang dalam praperadilan.

Akibat hal tersebut, kasus Setya akan berpengaruh pada kesiapan calon Kepala Daerah yang diusung oleh beringin rimbun itu.

Hal ini dikatakan oleh pakar politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syarifuddin Jurdi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (16/11/2017).

“Status Setnov ini akan berpengaruh besar bagi sejumlah calon Golkar dalam Pilkada 2018. Bahkan berpengaruh pada Pileg 2019 kalau tidak segera diselesaikan secara internal,” kata Syarifuddin.

Dijelaskan pula, calon Kepala Daerah di 12 Kabupaten/Kota akan kesulitan meyakinkan pemilihnya, khususnya Nurdin Halid yang jauh hari mendengungkan telah diusung oleh Golkar.

Apalagi, dia menilai, KPK dalam kaitannya dengan Setya sangat serius, karena dalam waktu yang singkat kemenangan Setya di praperadilan, KPK kembali menetapkan sebagai tersangka. Dia menilai status baru Setya akan kesulitan terbebas.

“Calon-calon Golkar akan sulit meyakinkan pemilih dengan posisi ketua umumnya tersangka, kecuali calon yang memang memiliki elektabilitas kuat, mungkin tidak akan banyak pengaruhnya. Lebih jauh lagi, posisi Setya akan berpengaruh bagi masa depan Golkar,” tegasnya.

Kendati demikian, dia juga menjelaskan bahwa Golkar merupakan partai yang berhasil melewati masa-masa sulit ketika dihujat pada awal reformasi, tapi berhasil selamat.

“Kini Golkar diperhadapkan dengan masalah sulit terkait status tersangka ketua umumnya,” demikian Syarifuddin Jurdi. (*)

---