Pattallassang,GoSulsel.com – Pemerintah Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa membuat terobosan dalam peningkatan partisipatif masyarakat. Namanya, program bank sampah.

“Program ini sementara dalam tahap ujicoba. Jika ini terlaksana, maka program bank sampah ini menjadi tren baru dalam mendukung program partisipatif kemasyarakatan,” kata Kepala Desa (Kades) Sunggumanai, Rivai Rasyid, kepada GoSulsel.com.

Rivai mengatakan, lewat program bank sampah ini tidak hanya menanamkan pola pikir tentang kebersihan di tengah masyarakat, tapi juga masyarakat bisa memanfaatkan barang bekas (limbah sampah) untuk dimanfaatkan kembali demi menambah penghasilan.

“Jadi bank sampah ini, tidak sekadar menanamkan pola pikir (mindset) dalam diri warga untuk sadar lingkungan, tetapi bagaimana mendorong warga Kelurahan Samata untuk memanfaatkan sampah-sampah mereka agar dapat bernilai ekonomis, ” papar Rivai, di ruang kerjanya, Senin, 4 Desember.

Adik bungsu mantan Menteri Otonomi Daerah (Otoda), Prof Ryaas Rasyid ini menjelaskan, melalui bank sampah, warga nantinya akan berperan menjadi nasabah. Siapapun warga yang terdaftar dalam bank sampah, akan mendapatkan buku tabungan.

“Jadi setiap warga akan diberikan buku tabungan. Setiap kilo sampah yang disetorkan melalui bank sampah, akan tercatat dalam buku tabungan bank sampah,” papar dia.

Rivai berharap, kehadiran bank sampah tidak hanya megajak masyarakatnya menabung, tetapi juga menanamkan sadar kebersihan sehingga tercipta kondisi lingkungan yang bersih dan bebas sampah.

“jadi bank sampah ini bisa berfungsi juga sebagai rekening. Warga bisa menggunakannnya untuk membayar tagihan air dan PLN serta belanja di minimarket,” tandasnya.

Sementara disisi lain, Desa Sunggumanai terus berbenah yakni, dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan gencar dilaksanakan agar kemampuan SDM aparat desa kian terpacu.

Kades Sunggumanai, Rivai Rasyid mengatakan, peningkatan kapasitas kelembagaan ini dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh aparat desa, Karang Taruna dan PKK. Hasil Bimtek itu kemudian menjadi dasar dalam mengaplikasikan program di lapangan.

“Contoh misalnya Karang Taruna pro aktif dalam mendorong pengembangan usaha mikro. Sementara PKK melalui pelatihan administrasi,” kata Rivai.

Dari sisi pelayanan juga diterapkan sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP). Prosesnya melibatkan RW dan RT. “SOP itu berlaku disemua proses pelayanan administrasi,” tandasnya.

Ia menambahkan, untuk sektor pembangunan fisik, sejauh ini telah dibangun irigasi, jembatan tani, bendungan, dan posyandu. (*)

 

---