![](https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2018/01/IMG_20180113_134023-726x416.jpg)
Stabilkan Harga Beras, Ini Program Pemprov Sulsel
Makassar,GoSulsel.com – Provinsi Sulsel sebagai lumbung pangan nasional menjamin ketersediaan kebutuhan pangan secara nasional. Hingga 13 Januari 2018, ketersediaan stok beras di Bulog sebanyak 82.000 ton untuk ketahanan 20 bulan ke depan.
Harga beras di Sulsel sendiri merupakan terendah di Indonesia, dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Dimana di Sulsel Rp 9.145/Kg, sedangkan HET Pemerintah Rp 9.450/Kg.
![PT Vale Indonesia pt-vale-indonesia](https://gosulsel.com/wp-content/uploads/2024/08/vale-hut-ri79.jpeg)
Adapun langkah-langkah antisipasi yang dilakukan Pemprov Sulsel melakukan penetrasi harga melalui Operasi Pasar (OP) beras medium Bulog dengan harga Rp 9.000/Kg.
Saat ini, Pemprov dan Bulog serta Satgas Polda Sulsel terus melakukan koordinasi. Sulsel juga membantu provinsi lain, pada bulan Januari 2018, seperti DKI Jakarta. Dimana Sulsel telah mengirim 50.000 ton.
Sementara itu, untuk Kota Medan, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Jambi, Karawang dan Provinsi Maluku sebesar 1.000 ton, Papua 2.000 ton, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masing-masing 1.000 ton.
Guna menstabilisasi harga, Pemprov Sulsel melakukan pengawasan operasi pasar. Berikut langkah-langkahnya :
1. Pemprov Sulsel mendukung langkah Kementrian Perdagangan untuk mengantisipasi gap (perbedaan) harga beras medium di pasaran dengan HET yang ditetapkan pemerintah Rp9.450/Kg
2. Situasi harga beras medium di Sulsel rata-rata dibawah HET Rp9.145/Kg. Dan stok yang dikuasai saat ini 82.000 ton, ketahanan 20 bulan kedepan, siap untuk mensuplai provinsi defisit. Panen periode Januari hingga Maret 2018 di Sulsel diproyeksi 1 (satu) juta ton beras.
3. Pemprov Sulsel siap untuk mendukung Kemendag dalam memasok beras medium ke 34Provinsi lain sebanyak 34.000 ton, masing-masing provinsi mendapatkan 1.000 ton.
4. Periode Januari 2018, Sulsel melalui Bulog telah mensuplai beras ke DKI sebanyak 10.000 ton, Kalimantan Timur 3000 ton, Ambon (Maluku) 2000 ton, Bali 1000 ton dan Aceh 2000 ton.
5. Pemprov akan terus memantau perkembangan di pasaran. (*)