Penulis buku yang berjudul, “Dokter dan Apoteker, Vs atau Cs” ini menjelaskan, masyarakat berhak mengetahui hasil tes kesehatan sebenarnya para bakal calon kepala daerah.

Hal ini, kata dia untuk menjunjung tinggi transparasi dan keterbukaan informasi publik, sebagaimana disebut dalam pasal 18 ayat (2) tentang UU Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 18 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h (2) disebutkan bahwa riwayat, kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang merupakan informasi yang dikecualikan atau rahasia. Akan tetapi, bagi pejabat publik, hal tersebut bukan menjadi hal rahasia.

“Namun, pada pasal 18 ayat 2 huruf b disebutkan, bahwa Informasi yang disebutkan pada pasal 17 huruf h itu bukan merupakan informasi yang dikecualikan jika berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik,” tuturnya.

Dipertegas alumni Apoteker Unhas ini, masyarakat Sulsel harus mengetahui kondisi kesehatan para calon pemimpinnya.

“Yang pada intinya, publik harus tau kondisi kesehatan para calon,” tandas penulis buku ‘Farmasi dan Catatan Yang Belum Usai’ itu.

Beredar informasi, satu dari 4 kandidat calon gubernur diduga mengidap penyakit khusus yakni kanker pita suara. Hanya saja pihak IDI tidak bisa mempublikasikan hasil tes kesehatan paslon terkecuali dari KPU. (*)

---