BUs Rapid Transit, Bus Makassar, Bus di Makassar, Transportasi Wisata di Makassar
Bus Rapid Transit yang mulai digandrungi oleh warga Makassar. (Foto: Andi Dahrul Mahfud/GoSulsel.com)

Damri Diminta Kaji Trayek BRT Mamminasata

Selasa, 16 Januari 2018 | 15:53 Wita - Editor: Baharuddin - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

Makassar,GoSulsel.com – Rencana Perum Damri untuk menarik 20 unit bus yang dioperasikan di Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata sepertinya batal. Ini setelah dilakukan pertemuan antara Dinas Perhubungan Sulsel dan Perum Damri. 

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar mengatakan pertemuan tersebut dilakukan Senin lalu. Dalam pertemuan tersebut dibentuk tim bersama untuk melakukan kajian. 

pt-vale-indonesia

“Tim ini akan melakukan kajian trayek mana yang bisa dimaksimalkan untuk mendatangkan keuntungan. Termasuk soal kerugian yang dialami selama ini,” katanya di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 16 Januari. 

Ilyas menyebutkan kerugian yang dialami Damri dikarenakan kalah bersaing dengan angkutan online dalam jaringan (daring). Sementara untuk membuka trayek baru harus memperhatikan jalur angkutan petepete. 

Terlebih dari perencanaan awal BRT Mamminasata akan menjajal 11 koridor. Sejauh ini yang telah beroperasi baru empat koridor, yaitu koridor 1, 2, 3 dan 4 dengan jumlah halte yang terbangun 150 unit.

“Tahun ini kami tak punya anggaran untuk membangun halte lagi, termasuk untuk pemeliharaannya. Kita akan evaluasi dulu halte yang selama tiga tahun ini terbangun,” lanjutnya.

Terkait rencana Gubernur Sulsel mengambil alih pengelolaan BRT. Ilyas mengakui hal tersebut bisa saja dilakukan, hanya saja pengelolaan harus melalui Perusda. 

Kepala UPTD Transportasi Mamminasata, Pahlevi menambahkan aturan membolehkan Pemprov mengelola BRT seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Trans Jakarta. 

“Tapi ini perlu kajian, karena harus disiapkan lagi sopir dan pengelolanya,” tambahnya. 

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan hasil komunikasi dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya tak ada rencana pemerintah pusat menarik 20 unit bus. 

Soal kerugian yang diklaim Rp3 Miliar oleh Perum Damri, Syahrul menjelaskan harus sebagai instansi pemerintah tak boleh mengejar keuntungan semata.

“Katanya mau di tarik, siapa yang bilang. Belum pernah lapor ke saya. Saya wakil presiden di sini,  mestinya BRT makin banyak bukan sedikit,” pungkasnya. (*)  


BACA JUGA