Makassar,Gosulsel.com – Proses pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemprov Sulsel masih bersoal. Sejauh ini baru tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerima TPP ini mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Daerah. 

Sementara puluhan OPD lainnya sejauh ini belum terbayarkan. Lambannya proses pembayaran ini mulai dikeluhkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov Sulsel. 

Bukan hanya persoalan pembayaran yang telat, tapi juga mengenai besaran TPP yang akan diterima. Beberapa diantaranya protes terkait perbedaan antara satu OPD dengan lainnya. Seperti mereka yang bekerja di Satpol PP, Biro Humas dan Protokol serta Biro Pengelola Aset dan Barang. 

Terkait hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman menyebutkan untuk OPD yang belum dibayarkan masih menunggu kejelasan penambahan anggaran. Sebab anggaran yang tersedia selama ini tak mencukupi. 

“Kita minta setiap OPD melakukan sortir atau kurangi kegiatan yang ada di belanja langsung. Anggaran uni kemudian digunakan menambah pembayaran TPP yang merupakan belanja tidak langsung,” katanya, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at (27/4/2018). 

Menurutnya, baru tiga OPD yang telah merampungkan hal tersebut dan mereka telah menerima pencairan TPP. Hasil penyortiran itu akan dimuat dalam berita acara untuk ditandatangani oleh masing-masing kepala OPD bersama tim penyusun anggaran daerah (TPAD).

Terkait keluhan beberapa ASN yang merasa TPP yang diterima lebih sedikit dibandingkan sebelum pemberlakuan, menurut Jufri hal tersebut menjadi konsekuensi anggaran berbasis kinerja.

“Kalau besarnya itulah yang maksimal bisa dilakukan. Ini arahan korsupgah KPK, semua di Sulsel harus ke TPP tak ada lagi honor. Jadi pilihannya hanya satu TPP,” tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono mengakui persoalan TPP masih dalam proses. Termasuk untuk perhitungan jumlah yang akan diterima di beberapa OPD. 

“TPP sementara proses, jumlah nominal ada formulanya. Jumlahnya tergantung dari APBD setempat. Kita berusaha menjelaskan ke mereka, apalagi ini dampak pemberlakuan anggaran berbasis kinerja,” tambahnya. (*)

---