Peringati Hardiknas, HMI Maros Pertanyakan Bantuan Dana Pendidikan

Rabu, 02 Mei 2018 | 15:21 Wita - Editor: Baharuddin - Reporter: Muhammad Yusuf - GoSulsel.com

Maros,GoSulsel.com – Setiap elemen pemuda dan mahasiswa punya cara tersendiri dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Berbagai acara pun menjadi penyemarak salah satu hari penting itu, misalnya ada yang menerima penghargaan ada juga yang melakukan aksi penuntutan hak atas pendidikan.

Seperti yang dilakukan oleh Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Maros, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros siang ini. Puluhan cipitas akademik tersebut menggelar aksi untuk menuntut bantuan dana pendidikan yang merupakan salah satu janji politik Bupati Maros saat momentum pemilihan Bupati Beberapa tahun lalu. 

Menurut peserta aksi, salah satu tonggak kemajuan suatu bangsa iyalah pendidikan. Hal ini sudah menjadi konsumsi khalayak umum bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal wajib hukumnya. Sesuai alinea ke 4 pembukaan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 31 UUD 1945, tentang setiap warga Negara berhak atas pendidikan. 

Namun, hal itu menjadi ironi. Pasalanya, sejumlah masalah terjadi dalam sektor penting itu, terkhusus di Kabupaten Maros, HMI Maros menuding bahwa Pemerintah Daerah hanya melakukan pembangunan infrastruktur yang massif dan kurang memperhatikan progres dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pemda kurang melirik hak masyarakat untuk mengenyam pendidikan utamanya di perguruan tinggi,” ucap Ketua Umum HMI Cabang Maros Misbahuddin Nur. Rabu (2/5/2018).

Pengembangan SDM ini sangatlah penting, lantaran mayoritas dari pada masyarakat Maros yang mengenyam pendidikan tinggi tergolong ekonomi lemah. Sehingga, sangat perlu adanya bantuan dana pendidikan. 

“Sebagian besar Mahasiswa yang kurang mampu terpaksa mengajukan cuti bahkan tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikannya di perguruan tinggi. Di Kabupaten Maros secara kuantitas mahasiswa yang berkuliah masih stagnan sekitar kurang lebih 4000-an, dikarenakan tidak adanya upaya pemerintah dalam pembuatan regulasi pengalokasian bantuan SPP,” kata Misbahuddin Nur. 

Fenomena-fenomena itulah yang menjadi dasar gerakan aksi demo puluhan kader HMI Maros ini. Dengan menuntut kejelasan dari pada regulasi pengalokasian bantuan dana pendidikan di Kabupaten Maros.(*)

 


BACA JUGA