Makassar, Gosulsel.com — Program tol laut yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan biaya logistik ternyata belum maksimal. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Pelni, Insan Purwarisya l Tobi.

Insan Purwarisya, mengatakan sejauh ini kapasitas kapal Pelni dalam program Tol Laut yang telah dimanfaatkan rata-rata baru mencapai 40 persen dari kapasitas kapal angkutan barang yang disiapkan pihaknya.

“Kapasitas kapal kami masih cukup besar, jadi jika ada perusahaan yang ingin mengarah ke wilayah timur atau wilayah terpencil dan terisolir bisa menggunakan program ini,” katanya usai menemui Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (12/7).

Menurut Insan dari 86 kapal yang dikelola Pelni, 9 kapal diantaranya didedikasikan khusus sebagai kapal barang dalam program Tol Laut. Pada tahun 2017 lalu, lanjutnya, Pelni juga telah memperoleh lima kapal baru dengan kapasitas antara 150 hingga 300 teus untuk mendukung program Tol Laut ini.

Pihak Kementerian Perhubungan didukung oleh PT Pelni, kata dia, juga telah mensosialisasikan agar para pengusaha dan pelaku industri memanfaatkan program Tol Laut ini. “Dengan Tol Laut ini ongkos kirim menjadi lebih rendah,” kata dia.

Terkait masalah ini, Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menginstruksikan instansi teknis terkait untuk melakukan pemetaan kebutuhan dalam rantai pasokan barang untuk mendukung Program Tol Laut.

“Salah satu hal yang menyebabkan Tol Laut kurang optimum adalah suplai barang yang kurang, ini kan persoalan analisis, karena itu saya perintahkan tim yang mendampingi saya, dengan dikoordinir oleh instansi terkait untuk memetakan kebutuhan ‘suplay – demand’ barang di Sulsel maupun kabupaten/kota,” jelas Soni.

Soni mengatakan masalah yang mengemuka dalam pertemuan dengan PT Pelni salah satunya adalah belum optimalnya Tol Laut. Kapal yang berlayar dari Makassar menuju Kawasan Timur Indonesia (KTI) membawa barang, namun sebaliknya kapal dari KTI cenderung kosong karena memang produksi di wilayah tersebut masih rendah.

Menurut Soni, hal ini dapat disebabkan oleh belum tersosialisasinya program ini dengan baik kepada pengusaha, maupun masalah suplai barang.

“Suplai dan permintaan ini yang harus dipetakan dengan baik agar Pelni dapat mengantisipasi dengan baik,” ujarnya. (*)

 

---