Makassar, Gosulsel.com — Kondisi gedung SMAN 1 Makassar yang sudah tak layak pakai, membuat Dinas Pendidikan Sulsel mengusulkan proposal pembangunan sebesar Rp15 miliar. Proposal ini untuk membangun kembali gedung 3 lantai.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan kondisi SMAN 1 Makassar sudah darurat. Bahkan siswa kelas 1 harus belajar di ruang laboratorium dan gedung Aula yang dibuat menjadi enam kelas.

“Kami sudah usulkan Rp15 miliar ke TPAD (Tim Penyusun Anggaran Daerah) untuk pembangunan. Kalau bisa secepatnya, tahun ini kalau perlu sudah dimulai pembangunannya. Untuk itu harus pakai APBD supaya cepat,” kata Irman saat ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Selasa (14/8).

None panggilan akrab Irman YL menjelaskan kondisi gedung yang ada saat ini sudah sangat tidak layak. Bahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah mengeluarkan surat terkait ketidaklayakan tersebut.

Saat ini dari tiga lantai yang ada,  hanya ruangan kelas yang ada di lantai 1 dan 2 yang dipakai. Sementara 11 ruangan di lantai 3 sudah ditutup karena beberapa bagian plafon dan cor bangunan ambruk.

Meski belum dilakukan pembangunan, Disdik Sulsel sudah mulai menyiapkan langkah antisipasi. Beberapa ruangan kelas akan disiapkan di beberapa SMA dan SMK yang berdekatan dengan SMAN 1 Makassar.

“Kita mulai cari kemungkinan sekolah yang akan menjadi tempat belajar kalau bangunan yang ada dirobohkan. Ada beberapa sekolah yang punya ruang kelas kosong di sekitar SMAN 1 Makassar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman yang juga anggota TPAD menyebutkan realisasi pembangunan gedung baru SMAN 1 Makassar tak bisa diwujudkan di APBD perubahan 2018.

“Tidak bisa. Di APBD 2019 juga belum tentu dianggarkan. Kalau diusulkan menggunakan APBN, itu lebih memungkinkan karena anggarannya memang cukup besar sampai puluhan miliar. Jadi harus diminta ke Kemendikbud anggaran khusus untuk SMAN 1 Makassar,” ungkapnya.

Jufri melanjutkan kemungkinan besar pembangunan gedung SMAN 1 Makassar baru bisa dilakukan di tahun 2019. Itu jika anggaran pembangunan dibiayai oleh APBN.(*)