“Posisi JK untuk tidak terlibat langsung kompetisi Pilpres, mengindikasikan sebagai upaya untuk bermain safety, dalam hubungannya dengan Jokowi dan koalisi pendukung,” ucap Luhur.

Menurutnya, dengan menolak menjadi ketua pemenangan Jokowi – Ma’ruf, JK sudah di posisi yang tepat. Bukan hanya persoalan sikap politik yang berbeda, tetapi secara teknis juga memang sulit untuk memegang jabatan rangkap sebagai wakil presiden yang lebih banyak mengambil alih tanggung jawab pemerintahan sekaligus ketua tim pemenangan, terutama di masa kampanye.

Akan tetapi, disisi lain, JK juga secara gamblang mengaku akan siap menjadi Ketua Tim Penasehat Jokowi-Ma’ruf jika dibutuhkan.

Namun, jika melihat arah dukungan keluarga dan klan JK,  memang ada konstelasi politik yang terkesan disembunyikan. Hal ini diperkuat dengan arah dukungan Aksa Mahmud dan Erwin Aksa ke Prabowo-Sandi.

Jika itu benar-benar terjadi, artinya pelaksana elektoral JK adalah keluarga Aksa Mahmud. Praktis, pengaruh JK bisa saja meredup.

“Tetapi hampir dipastikan kekuatan dan sumberdaya dukungan JK justru di tim PAS. Kehadiran Aksa Mahmud dan Erwin Aksa mengindikasikan dukungan itu. Merekalah pelaksana operasi elektoral JK di berbagai kesempatan pemilihan,” ucapnya.

“Tetapi justru sikap JK yang cenderung “abu-abu” di Pilpres sebenarnya dibutuhkan dalam meredam tensi kontestasi yang memanas. JK akan menjadi jangkar stabilitas, yang mengawal kontestasi di pemerintahan transisi,” tandasnya.

Tapi perlu diketahui, politik itu sangat dinamis, kemungkinan berubah dalam waktu yang singkat sangat terbuka. Ketua OKK Demokrat Sulsel, Zulkarnain Paturuni yang dikonfirmasi soal strategi untuk membendung kekuatan JK di Sulsel enggan dia komentari.

Dia mengaku tidak yakin jika JK benar-benar akan mendukung Jokowi-Ma’ruf. “Saya tidak yakin, pak JK tidak dukung Sandi,” katanya singkat.

Diakuinya, bahwa konstestasi politik Pilpres sangat dinamis. “Sangat dinamis,” tandasnya.(*)

---