Makassar, GoSulsel.com – Kepala Daerah yang masuk dalam daftar tim pemenangan calon Presiden rentan melanggar etika dan hukum. Hal ini dikatakan oleh Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto saat dikonfirmasi terkait sikap kaolisi Parpol pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mengusulkan Gubernur terpilih, Nurdin Abdullah jadi ketua tim di Sulsel.

Dia menjelaskan, sekalipun bertentangan dengan PKPU nomor 23 tahun 2018, dimana dengan tegas melarang Kepala Daerah untuk menjadi ketua tim kandidat, akan tetapi itu hanya sebatas status resmi saja alias struktur tim yang terdaftar di KPU. Artinya, bisa saja tidak ada dalam struktur partai, tapi tugas dan kebijakannya diposisikan sebagai ketua tim. 

“Kepala daerah harus tetap menampakkan sikap profesional dalam memimpin. Memang posisi sebagai tim sukses, rawan untuk pelanggaran etika dan hukum,” kata Luhur, Selasa (27/8/2018).

Dijelaskan juga, dalam situasi pemilihan umum, Kepala Daerah sebenarnya berfungsi sebagai jangkar stabilitas wilayah, termasuk mensinergikan kekuatan dengan aparat keamanan teritorial, sehingga mereka dituntut untuk bersikap netral.

“Dalam posisi seperti itu, idealnya kepala daerah itu netral dari kepentingan politik kontestasi,” jelas Luhur.

“Selanjutnya memastikan bahwa sumberdaya pemerintahan, anggaran dan birokrasi tidak menjadi bancakan untuk kepentingan elektoral kandidat tertentu,” imbuhnya.

Tidak hanya itu saja, pelanggaran lain yang rentan dilakukan Kepala Daerah yang menjadi tim sukses adalah, memanfaatkan jabatan, fasilitas negara dan agenda pemerintahan untuk menguntungkan Capres tertentu. 

“Menjadi mengganggu kalau pergerakannya membawa ASN (Aparatur Sipil Negara) bawahannya ikut terlibat, termasuk menggunakan fasilitas dan agenda pemerintah yang menguntungkan Capres tertentu. Sesuatu yang sulit, untuk tidak dilakukan,” tegasnya.

Meski begitu, Kepala Daerah yang dijadikan sebagai tim sukses bukanlah hal yang baru. Beban politik pada partai tertu adalah hal yang kadang memaksakan Kepala Daerah untuk menjadi tim sukses.

“Keterlibatan kepala daerah sebagai tim pemenangan Capres, bukan hal baru. Tuntutan dari partai politik pengusung membuat kepala-kepala daerah itu punya beban politik,” tandasnya.(*)

---