Makassar, GoSulsel.com — Peta koalisi partai di Pilpres tahun 2019 sudah bulat. Dua pasangan calon hampir dipastikan akan bertarung, yakni Joko Widodo-KH.Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.

Meski parpol telah menentukan arah dukungan, tapi belum tentu kader akan solid dan membulatkan dukungan sesuai keinginan partai. Hal ini setelah melihat konstelasi politik pasca pendaftaran Capres-Cawapres di KPU RI beberapa waktu lalu.

Pengamat politik dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono yang dimintai tanggapannya mengatakan, secara institusi partai memang sudah membulatkan dukungan. Akan tetapi tidak semua arah dukungan partai diikuti oleh kader.

“Parpol apa di Pilpres yang tidak bulat? Koalisinya atau kadernya? Kalau koalisinya, seharusnya sudah bulat, karena masing-masing kubu sudah sampai pada tahap cek kesehatan. Tapi kalau kadernya yang tidak bulat, sebenarnya kita semua sudah tahu itu sudah gejala lama,” kata Arief Wicaksono, Kamis (30/8/2018).

Dia menuturkan, kondisi kader yang tidak solid bahkan sudah tercermin pada beberapa Pilkada daerah. Penyebabnya, kata dia karena terkadang kepentingan kader berbeda dengan keinginan elite partai di DPP.

“Bahkan sudah turun ke pilkada. Kenapa itu bisa terjadi? Karena persoalan kepentingan kader yang diakomodir atau tidak oleh parpolnya, misalnya dalam pileg kedepan. Pelaksanaan pilpres dan pileg secara serentak juga berkontribusi atas ketidakbulatan suara parpol,” tuturnya.

Dijelaskan lebih jauh, kaderisasi di internal Parpol juga menjadi penyebab kader relatif tidak solid. Sehingga, kata dia, solusi yang paling tepat jika menginginkan kader solid pada setiap event politik adalah memaksimalkan kaderisasi.

“Ya kembali ke persoalan fungsi kaderisasi politik internal parpol. Dimana sekarang ini kita semua tahu, bahwa kaderisasi adalah hal yang paling lemah dari parpol kita di Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya sejumlah Parpol memang melakukan tekanan kepada semua kader dan Caleg. Mereka tidak segan-segan memberikan saksi tegas kepada kader yang mbalelo di Pileg. 

Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni yang dikonfirmasi menegaskan akan memberikan sanksi kepada kader dan Caleg yang tidak total memberikan dukungan ke pasangan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin di Pilpres tahun depan.

“Harga mati bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Jadi jangan kan tidak mendukung, setengah-setengah saja akan kena sanksi,” kata RPG, akronim namanya.

Dia menegaskan, tidak ada lagi alasan bagi Caleg PDIP untuk mendukung kandidat lain. Dia menegaskan, bagi Caleg yang mbalelo dan ke depan terpilih menduduki satu kursi, maka PDIP tidak segan-segan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Yang dibutuhkan dari Caleg itu harus totalitas, karena pak Jokowi bukan orang lain, dia adalah kader PDIP, sehingga soliditas PDI Perjuangan harus menjadi contoh,” tutur RPG, akronim nama Rudy Pieter Goni.

Masih lanjut RPG, suara Caleg PDIP harus juga menjadi suara Jokowi-Ma’ruf di Pilpres nanti. Sehingga dengan tegas dia mengatakan, bagi kader dan Caleg yang tidak sejalan dengan Jokowi-Ma’ruf dipersilahkan untuk meninggalkan partai.

“Kalau tidak suka, silahkan keluar. Kita akan ganti, ini berlaku sampai di tingkat daerah, semua lapisan, semua pengurus yang tidak membantu Jokowi-Ma’ruf kita ganti juga,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua PSI Sulsel, Fadli Noor menegaskan hal yang sama kepada semua kader. PSI mewajibkan setiap caleg PSI Sulsel untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“Secara organisasi kita mendukung Jokowi-Ma’ruf sehingga setiap caleg wajib memenangkan Jokowi-Ma’ruf karena mereka juga adalah kader PSI. Dan kader harus mematuhi peraturan partai,” ujarnya.

Jika ada caleg yang tidak bersedia memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Sulsel, maka PSI Sulsel tidak segan-segan memberikan sanksi. Paling berat sanksinya adalah pemecatan.

“Sanksi teringgi pemecatan. Jadi dia nanti caleg itu akan bekerja kosong. Dan jika kelak dia terpilih nanti jadi anggota dewan kita kan PAW,” tandasnya.(*)

---