Makassar, Gosulsel.com – Salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Periode 2018 – 2023, Prof Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) adalah membenahi birokrasi dan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Program ini mendapat dukungan penuh dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pasalnya setiap pelayanan harus melakukan pengembangan dan pembinaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kepala Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Makassar, Suhaimi A Kasman mengatakan apa yang diprogramkan gubernur Sulsel merupakan sesuatu hal yang sangat positif. Apalagi melakukan pembenahan di bidang perizinan.

“Sudah seharusnya pemerintah harus menerapkan standar seperti itu. Standar perizinan itu penting untuk menciptakan keteraturan ketelusuran dan transparansi,” katanya, saat dikonfirmasi Senin (17/9/2018).

Terkait standar yang bisa diterapkan, Suhaimi berharap Gubernur Sulsel mewajibkan setiap pelayanan publik yang ada di lingkup Pemprov Sulsel menerapkan standarisasi yang sudah ada dan resmi.

“Sebenarnya standar itu sendiri tidak wajib tetapi kalau ada regulasi di internal tertentu yang mewajibkan maka bisa saja. Kalau untuk peningkatan mutu layanan biasanya organisasi menggunakan SNI ISO 9001,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mengaku memahami betul jika program unggulan yang dijanjikan bersama Sudirman Sulaiman akan berjalan maksimal, apabila ditopang oleh birokrasi yang melayani, berintegritas, bermoral, dan bisa seirama.

“Seratus hari kedepan kita akan fokus pada pembenahan sektor pelayanan publik seperti perizinan. Bagaimana birokrat-birokrat ini kita ubah menjadi birokrasi yang melayani, yang memberikan kepastian kepada dunia usaha dan semua dilakukan secara transparan,” ujarnya.

Menurutnya, pelayanan yang disajikan oleh pemerintah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal. Ia berharap, pemerintah provinsi ke depan harus betul-betul dibackup oleh SDM unggul dan mumpuni.

Salah satu layanan di Pemprov Sulsel telah memiliki standar ISO 9001: 2008 adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel. (*)

---