Makassar, GoSulsel.com — Pengamat ilmu pemerintahan Unismuh, Andi Luhur Prianto mengingat Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah terkait regulasi rekrutmen jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif. 

“Artinya tidak boleh juga seenaknya kepala daerah menentukan secara subjektif atau like or dislike JPT itu. Prosedur seleksi terbuka tidak bisa menjadi sekedar alat legitimasi untuk menempatkan orang-orang yang punya jasa politik,” ungkapnya. 

Terkait rencana pengangkatan dosen menjadi kepala OPD, Luhur menyebutkan ada sisi positif dan negatifnya. Salah satu sisi negatifnya akan mengganggu jenjang karier birokrat ASN. 

“Migrasi para teknokrat ke institusi birokrasi tentu ada plus minus nya. Tetapi pada sisi yang lain, kehadiran mereka secara proporsional pada posisi yang dibutuhkan akan memudahkan akselerasi program-program tertentu,” lanjutnya. 

Dirinya berharap NA tetap mempertimbangkan asas proporsional dan profesionalitas, sehingga migrasi teknokrat ke birokrasi bukan karena pertimbangan politis dan taktis. Toh selama ini mereka tetap bisa membantu dalam posisi secara tim ahli atau tim percepatan. 

“Institusi asal juga harus selektif memberi izin sumberdayanya, untuk berkarya di luar bidang,” pungkasnya.

Sebelumnya, NA berencana mengisi kursi Inspektur Sulsel dari pejabat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dari dosen Universitas Hasanuddin.(*)

---