MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak Perda Syariat Islam dinilai memiliki dampak politis. Apalagi hal ini dilakukan secara terang-terangan jelang Pileg 2019.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Andi Luhur Priyanto yang dikonfirmasi menilai, partai-partai politik baru memang harus punya diferensiasi isu dan gagasan kepada pemilih.

“Sikap PSI yang arti Perda Syariah merupakan aktualisasi salah satu nilai utama mereka, yakni toleransi. Nilai toleransi mungkin dimaknai sebagai deformalisasi hukum-hukum agama tertentu, dalam hukum positif kita,” kata Luhur, Selasa (20/11/2018).

Dari sisi marketing politik, lanjutnya, setidaknya PSI punya gagasan yang ditawarkan kepada pemilih. Tergantung pemilih nanti bagaimana menyikapi gagasan itu.

“Meskipun sebenarnya isu penolakan terhadap formalisasi hukum syariah bukanlah ide yang baru. Belakangan memang juga Perda berbasis Syariah seperti kehilangan greget. Kita mungkin masih ingat dulu, bagaimana pengaruh Perda Syariah di Bulukumba di zaman kepemimpinan Patabai Pabokori, yang gairahnya kurang berkelanjutan di masa pemimpin-pemimpin setelahnya,” tuturnya.

Masih lanjut Luhur, sebagai sebuah gagasan politik, memang banyak juga yang menolak gagasan PSI ini. Karena faktanya, beberapa regulasi di level Undang-Undang tetap mengakomodasi muatan Syariah.

“Seperti UU Perkawinan, UU Zakat dll, dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Gagasan PSI ini memang sangat sensitif di tengah euforia kebangkitan populisme kanan,” tandasnya.(*)

---