BPS Sulsel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Bulukumba Pasang Surut, Inflasi per Oktober Sentuh Angka 3,09 Persen
BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Yos Rusdiansyah menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Bulukumba sejak tahun 2012 mengalami pasang surut. Terakhir pada tahun 2017 berada pada angka 6,92 di bawah angka Provinsi 7,23 namun di atas angka nasional sebesar 5,07.
Yos mempresentasikan data indikator strategis daerah ini saat berkunjung di Bulukumba dan diterima Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, di ruang rapat Bupati, Jumat, (16/112018). Ini disampaikan dalam upaya mendukung pembangunan daerah, seperti data pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi dan gini ratio.
Yos juga mengemukakan, ada hal menarik di Bulukumba berdasarkan data PDRB, sektor penyumbang PDRB terbesar ada di pertanian sebesar 40,49 persen disusul 15,89 persen di sektor perdagangan, sedangkan industri pengolahan hanya mencapai 6,61 persen.
“Artinya hasil pertanian selama ini hanya langsung dijual para petani, belum ada upaya dalam mengolah hasil pertanian pada sektor industri. Tentu ini menjadi PR bagi Pemkab Bulukumba untuk lebih mendorong pengembangan industri pengolahan hasil pertanian,” jelasnya
Data terkini lainnya yang dipaparkan Yos Rusdiansyah adalah tingkat inflasi Kabupaten Bulukumba per Oktober 2018 berada pada angka 3,09 persen, sedangkan gini ratio Bulukumba berada pada angka 0,3238. Menurutnya angka gini ratio tersebut berada pada tingkat ketimpangan rendah.
“Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara nol hingga satu. Semakin mendekati angka nol berarti gini rationya semakin baik. Angka nol menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama,” katanya.
Wabup Tomy Satria Yulianto mengatakan bahwa BPS memiliki fungsi memotret capaian dari pembangunan. Apa yang ditampilkan oleh BPS menjadi cerminan dari kinerja pemerintah daerah.
“Jadi BPS itu hanya memfoto terhadap capaian kinerja pembangunan, sehingga data BPS ini menjadi basis data dalam mengevaluasi dan merencanakan strategi program yang akan dilakukan oleh para perangkat daerah,” pungkas Wabup.(*)