MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Keterlibatan aparat TNI dalam penertiban -pak ogah’ yang sering berada di U-turn atau tempat putar balik di beberapa ruas jalan Kota Makassar mendapat tanggapan positif dari pengamat Transportasi Sulawesi Selatan, Qadriathi Daeng Bau.

Qadriathi Daeng Bau menganggap keberadaan ‘pak ogah’ selama ini cukup meresahkan masyarakat dalam kemacetan di U-turn. Ia menganggap bahwa keberadaan ‘pak ogah’ di setiap U-turn hanya akan menghambat laju pergerakan kendaraan di jalan raya.

“Pak ogah inikan memang meresahkan masyarakat dalam hal berlalulintas yaa. Karena ‘pak ogah’ itu tidak tahu yang namanya teori antrian dalam lalu lintas. Makanya dia itu memprioritaskan siapa saja yang memberi upah tanpa melihat bagaimana dengan kondisi kendaraan yang ada di sekitarnya,” katanya.

Dosen Fakulats Teknik Sipil Universitas Negeri Makassar (UNM) ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya untuk menutup sejumlah U-turn yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menjadi tempat ‘pak ogah’ tersebut mencari uang.

Hanya saja, hal tersebut tidak efektif. “Yang jadi masalah, begitu U-turn ditutup, tidak lama dibuka kembali karena adanya oknum ‘pak ogah’ itu. Kalau saya lihat sih perlu diidentifikasi ini ‘pak ogah’, asal usulnya dari mana dan kenapa sampai terus menerus seolah-olah menjadi pengatur lalu lintas di setiap U-turn. Dan jangan sampai yang kita khawatirkan itu terorganisir indikatornya karena begitu bukaan sudah ditutup dinas terkait dengan beraninya dibuka lagi dan itu sudah berulang-ulang,” lanjutnya.

Terkait keterlibatan aparat TNI, Qadriathi Daeng Bau bahwa kita jangan hanya menganggap bahwa TNI tersebut tugasnya hanya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI), akan tetapi TNI juga memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah.

“Jadi jangan hanya melihat TNI hanya untuk negera. Menganggap jika TNI dilibatkan berarti kondisi negara sudah sangat rawan. Bukan seperti karena memang tugas TNI salah satunya membantu tugas pemerintahan daerah. Mungkin pertimbangan dari pemerintah melibatkan TNI, kepolisian dan semua unsur terkait itu supaya fungsi pengawasan lebih komprehensif dan terorganisir lagi dengan baik khususnya pengawasan terhadap ‘pak ogah’ tentang bagaimana dengan penindakannya karena keberadaan ‘pak ogah’ ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bisa diberikan sanksi ,” jelasnya.

Ia juga menambahkan untuk menangani permasalahan ‘pak ogah’ tersebut, ada dua tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu peneguran sampai ke sanksi dan diberi pembinaan. Terutama pembinanaan bagi yang menurutnya anak-anak usia sekolah.

“Kalau misalnya sudah diberi teguran dan tidak mempan yaa tidak apa-apa dikasi pembinaan dan jika tidak mempan lagi diberikan sanksi untuk efek jera. Dan ‘pak ogah’ ini tidak boleh mengambil tugas kepolisian untuk mengatur lalu lintas karena dia tidak punya ilmu tentang itu,” tambahnya.

Diketahui sistem transportasi di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terutama permasalahan kemacetan dan bagaimana solusi untuk meminimalisir kemacetan tersebut dan salah satu penyebab kemacetan keberadaan ‘pak ogah’ di U-turn.

Dalam waktu dekat, baik Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar, Dinas Perhubungan Kota dan Provinsi, Kepolisian akan melibatkan TNI dan sejumlah pihak terkait untuk melakukan penindakan terhadap keberadaan ‘pak ogah’.(*)

---