GOWA, GOSULSEL.COM – Pelaksanaan dan penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gowa tahun 2019 ini akan mengalami kenaikan dua kali lipat. Dengan kenaikan tersebut penyaluran batuan dana PKH akan mendapat pengawalan dari kepolisian.

Hal tersebut dilakukan setelah  mengikuti video conference terkait penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Polri dan Kementerian Sosial RI, tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyerahan Bantuan Sosial.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, yang ditemui usai mengikuti video conference di ruang Vicon Polres Gowa, Jumat (11/1/2019), sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat dengan adanya pengawalan tersebut, agar sampai kepada penerima dengan tepat.

“Ini adalah langkah yang baik, dan kami sangat mengapresiasi itu. Mungkin pengawalan ini dilakukan agar tepat sasaran, peruntukannya jelas dan tidak diselewengkan. Ini juga karena adanya kenaikan anggaran dua kali lipat, jika tahun lalu Rp1,8 juta per orang maka sekarang Rp 3,6 juta,” ujar Adnan.

Lanjutnya, orang nomor satu di Gowa ini menyebutkan penerima dana PKH dibagi ke dalam lima kategori, yakni Pendidikan SD-SMP, balita, ibu hamil, disabilitas, dan lansia. “Dengan lima kategori ini komitmennya harus dipenuhi semua dalam hal pendidikan dan kesehatan,” lanjut Adnan.

Olehnya Bupati Adnan berharap, dengan adanya kenaikan anggaran dan pengawalan dari kepolisian, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gowa. Serta, dana tersebut dipastikan jatuh ke orang yang tepat tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, mengaku akan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya yakni mengedepankan asistensi dan pengawalan.

“Kami pasti akan menjalankannya, karena fungsinya kita untuk mengedepankan asistensi yang maksimal, salah satunya dengan mengakurasi data agar penerima bantuan sesuai dengan data yang ada atau faktual,” jelasnya.

Selain itu, Shinto Silitonga juga menegaskan pihaknya akan selalu mendampingi Dinas Sosial Kabupaten Gowa yang telah menggandeng Perbankan, termasuk memberikan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan  anggaran. Sehingga, kata dia, tidak terjadi salah sasaran kepada titik keluarga yang membutuhkan.(*)

---