MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sejumlah anggota Badan Pengelola Keuangan (BPK) Provinsi Aceh melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Rabu (16/1/2019). 

Rombongan BPK yang beranggotakan staf dan kepala bidang dipimpin oleh Kepala BPK Aceh Jamaluddin dan diterima Kepala Bapenda Sulsel Tautoto TR didampingi Sekretaris Bapenda Kemal Redindo Syahrul Putra, empat kepala bidang, dan staf terkait. 

Dalam kunjungannya, BPK Provinsi Aceh memuji inovasi Bapenda Sulsel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulsel.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Taototo menjelaskan bahwa pada tahun lalu Bapenda Sulsel berhasil melampaui target pajak daerah. Tahun 2018 target pajak daerah sebesar Rp3.514,074.500.000 namun berhasil dicapai Rp3.523.541.829.793 atau sebesar 100,27 persen.

Ia menambahkan, untuk mencapai target tersebut Bapenda Sulsel menggunakan strategi total football yakni semua staf, tidak saja di bagian pelayanan, turun ke lapangan mencari tunggakan pajak kendaraan.

“Di hari libur pun kami tetap turun ke lapangan untuk mencari kendaraan yang menunggak pajak. Semua staf harus turun mencari tunggakan pajak kendaraan,” katanya.

Selain itu, Bapenda juga membuka layanan unggulan seperti samsat lorong, samsat drive thru yang buka hingga malam, mobile banking, samsat pembantu, kedai samsat, dan layanan unggulan lainnya yang memanjakan wajib pajak. 

Mendengar penjelasan tersebut, Jamaluddin mengatakan akan mengkaji layanan unggulan di Sulsel untuk diterapkan di Aceh.

Ia juga memuji sistem informasi teknologi (IT) di Bapenda Sulsel yang menerapkan sistem keterbukaan, yakni masyarakat atau wajib pajak dapat mengetahui tagihan pajak kendaraannya sebelum membayar pajak.

Jamal juga memuji aplikasi sistem pajak daerah (sipada) milik Bapenda Sulsel yang dapat mengetahui jumlah pemasukan pajak di 25 UPT di Sulsel secara real time.

“Memang banyak hal-hal yang ada di Sulsel ini tidak ada di Aceh, kami berharap apa yang ada di Sulsel dapat diterapkan di Aceh untuk meningkatkan PAD Provinsi Aceh yang sebelumnya bernama Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),” harapnya.(*)

---