MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI sekaligus sebagai Kepala Bappenas RI, Bambang Brodjonegoro turut menghadiri kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) di Hotel The Rinra, Selasa (12/2/2019).

Dalam sambutannya, Bambang Brodjonegoro menekankan arti penting kebutuhan sanitasi air bersih di setiap daerah di Indonesia. Ia ingin memastikan sanitasi air bersih tersedia dengan layak, akses sanitasi 100 persen, Buang Air Besar Sembarangan (BABS) nol di masing-masing daerah.

“Sanitasi air bersih itu jelas adalah kebutuhan dasar warga negara Indonesia. Siapapun yang menjadi tanggung jawab baik itu gubernur, bupati atau wali kota, maka jelas pertama harus disediakan sanitasi dan air bersih,” ujar Bambang.

Menurutnya, pengelolaan atau perbaikan sanitasi harus menjadi program berkelanjutan bagi kepala daerah meski sudah terjadi pergantian kepemimpinan. Ia juga mengatakan program sanitasi ini merupakan program prioritas bagi kepala daerah.

“Kenapa sanitasi sangat penting, karena hal inilah yang menjadi kebutuhan sehari-hari individu. Tanpa sanitasi yang baik, maka masyarakat tidak akan hidup sehat,” tambahnya.

Bambang menjelaskan, pemerintah tidak harus menunggu anggaran baik APBD maupun APBN untuk kegiatan perbaikan sanitasi air bersih. Melainkan menggalang partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki sanitasi tersebut.

“Saya yakin gotong royong masih ada dalam budaya masyarakat kita, sehingga masih kita coba dorong hal itu. Tidak perlu menunggu anggaran dari APBN. Partisipasi masyarakat bisa didorong karena adanya leadership yang bagus dari pemimpinnya,” jelasnya.

Selain itu, ia juga membeberkan empat strategi terkait peningkatan akses sanitasi di antaranya pertama, perencanaan dan pembiayaan kreatif untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai 100 persen BABS dan pengelolaan air limbah aman.

Kedua, kerjasama dengan sektor swasta untuk pembiayaan, peningkatan kualitas layanan, inovasi, marketing dan advokasi. 

Ketiga, pembelajaran antar sesama pelaku sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemerintah daerah.

Keempat, mempercepat BABS melalui perogram Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan kampanye hidup bersih sebagai gaya hidup.(*)

---