MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menyebutkan bahwa jadwal pemilu 2019, yakni pilres dan pileg belum diketahui secara merata, khususnya di Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Berdasarkan data Kemendagri, masyarakat yang mengetahui bahwa pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019 masih sangat minim. Khusus di Sulsel, hanya 64,10 persen masyarakat yang mengetahui jadwal pemilu.

Pelaksanaan pemilu terbilang 64 hari lagi. Olehnya Dirjen Polpum, Soedarmo menyerukan Pemerintah Daerah (Pemda), Forkopimda khususnya yang ada di KIT agar segera memaksimalkan sosialisasi dan simulasi ke masyarakat mengenai tanggal pasti dan tata cara pelaksana pemilu tersebut.

“Dari data yang kami peroleh masih banyak masyarakat belum tahu tanggal pemilu, sehingga semua stakeholder terkait harus segera mengambil langkah sosialisasi kepada para pemilih agar tidak banyak surat suara yang rusak, jangan sampai seperti pemilu tahun 2014 ada 14 juta surat suara rusak,” paparnya pada Rapat Koordinasi Nasional bidang kewaspadaan nasional sebagai bentuk persiapan pemetaan pemilu 2019 di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar (12/2/2019).

Selain jadwal pemilu, pemahaman masyarakat terkait nama-nama partai politik (parpol) yang ikut pilkada masih rendah, jadi masalah lainnya yang harus segera selesaikan. Apalagi ada 16 partai politik dan 4 partai politik lokal di Aceh belum diketahui masyarakat.

“Makanya kepada daerah harus juga memberikan kesempatan kepada parpol untuk mengkampanyekan diri, karena masih kecilnya pemahaman masyarakat partai apa saja yang ikut,” harapanya.

Berikut persentase 11 provinsi yang ada di Kawasan Indonesia Timur, mengenai pengetahuan jadwal pemilu serentak 2019:

1. Kalimantan Utara 60 persen
2. Sulawesi Utara 55,56 persen
3. Sulawesi Tengah 70,00 persen
4. Sulawesi Selatan 64,10 persen
5. Sulawesi Tenggara 40,00 persen
6. Gorontalo 50,00 persen
7. Sulawesi Barat 90,00 persen
8. Maluku jadi yang terendah 30,00 persen
9. Maluku Utara 80,00 persen
10. Papua Barat 70,00 persen
11. Papua 85,00 persen.(*)

---