BANTAENG, GOSULSEL.COM — Meski pemerintah pusat telah  menginstruksikan untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 8-16 Februari 2019, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng masih berpikir. Pasalnya, Pemkab terkendala dengan anggaran terutama penggajian.

“Sebenarnya kami kaget harus merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena itu menyangkut beban anggaran. Padahal kita berharap gaji tersebut lewat APBN, tapi ternyata menjadi tanggungan pemerintah daerah,” jelas Wakil Bupati Bantaeng, Haji Sahabuddin, saat bersilaturahmi dengan sejumlah wartawan, Selasa (12/2/2019).

Dia mengatakan, pihaknya sudah mengonsultasikan hal tersebut ke pemerintah pusat beberapa waktu lalu yang intinya pemerintah daerah terbebani terhadap masalah tersebut. Ini bukan menyangkut kebutuhan pengadaan pegawai, tapi lebih pada ketidaksiapan anggaran daerah.

“Sebelum rekruitmen ini dibuka, memang pernah dilakukan pertemuan sebelumnya antara pemerintah pusat dan daerah di Batam. Saat itu disepakati kalau Pemerintah Pusat melalui APBN yang akan menanggung anggarannya terutama pengadaan gajinya. Tapi ternyata tetap dibebankan oleh daerah,” terangnya. 

Terkait hal ini, pemerintah pusat memberikan dua pilihan. Kalau Pemda siap merekrut PPPK, maka konsekuensinya daerah harus menyiapkan gaji. Tapi kalau tidak siap, maka pemerintah pusat tetap jalan dan daerah akan ditinggalkan.

“Namun dari hasil pembicaraan kami dengan Bupati Bantaeng, solusinya kita harus bijak untuk memberikan kesempatan mempekerjakan putra daerah agar direkrut menjadi PPPK. Namun harus dimaklumi kalau misalnya Pemkab hanya mampu menggaji 20 orang, maka standar itu saja yang akan diterima,” tandas mantan Ketua DPRD Bantaeng ini.(*)

---