BANTAENG, GOSULSEL.COM – Sudah sekitar tiga bulan air PDAM tidak mengalir di kantor Bawaslu Bantaeng, ini membuat komisioner dan staf kantor penyelenggara pemilu itu kesulitan jika ingin menggunakan air untuk berbagai keperluan. Akibatnya para Komisioner dan staf Bawaslu harus pulang ke rumah atau ke masjid terdekat untuk buang air dan lainnya.

Koordinator Sekretariat Bawaslu, Arfah Yulianto, mengatakan kondisi seperti ini sudah berlangsung sekitar tiga bulan, sehingga membuat komisioner dan staf tidak nyaman untuk bekerja. Padahal untuk pembayaran rekening air itu selalu ditunaikan.

“Kami baru saja membayar rekening air sebesar Rp500 ribu. Tapi lucunya, rekening tetap di bayar tapi airnya tidak jalan. Kondisi ini sudah terjadi sejak Oktober 2018 lalu. Masalah ini sudah dilaporkan ke PDAM tapi tidak diindahkan,” ungkap Arfah Yulianto, Kamis (21/2/2019) di kantornya.

Mirisnya lagi, kata dia, sejak masalah ini dilaporkan, pihak PDAM menyarakan agar sebaiknya dilakukan pindah aliran sambungan air yang lebih bagus. Namun pihak Bawaslu harus dikenakan biaya pemindahan jaringan sekitar Rp 1,2 juta. Pembayaran ini digunakan untuk biaya material dan upah kerja.

“Kami tidak paham, apakah aturannya memang seperti itu kalau dilakukan pemindahan sambungan biayanya ditanggung oleh pelanggan. Padahal kalau difikir, itu masih merupakan bagian dari pelayanan terhadap pelanggan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, hampir semua komisioner dan staf di kantor lembaga penyelenggara pemilu ini merasa heran. Pasalnya, Kantor Bawaslu ini bersebelahn dengan rumah jabatan Wakil Bupati Bantaeng yang hanya diantarai satu rumah. Namun faktanya, air PDAM di rujab wakil Bupati mengalir dengan lancar, tapi di Bawaslu sungguh memprihatinkan.

---