BANTAENG, GOSULSEL.COM — Proyek pembangunan lampu jalan dari tenaga surya yang dilaksanakan di empat desa di Bantaeng, dipertanyakan masyarakat dan LSM. Pasalnya, proyek yang disebut-sebut anggarannya mencapai miliaran rupiah tidak memiliki papan proyek dan  pelaksananya juga tidak jelas, sehingga dianggap proyek siluman. 

Akibatnya, Ketua LSM Transparansi Kebijakan Pemerintah (TKP) Aidil Adha,  berencana melaporkan proyek ini kepada aparat hukum karena tidak ada pihak yang mengaku bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran negara itu.

 “Jangan main-main mengelola uang negara. Insya Allah setelah data yang kami peroleh sudah cukup, maka segera proyek lampu jalan menggunakan tenaga surya ini saya laporkan ke aparat penegak hukum. Silahkan kalian bersembunyi dan saya janji akan memunculkan siapa yang terlibat dibalik proyek ini,” tegas Aidil, Senin (4/3/2019).

Dia menyebutkan, data awal yang diperoleh kalau proyek itu dianggarkan sekitar Rp1,7 miliar, diperuntukkan pemasangan 100 unit lampu jalan di beberapa desa. Mirisnya lagi, baru sekitar dua bulan dikerjakan sudah banyak tiang lampu yang tumbang. Malah ada beberapa tiang diberi penyangga menggunakan bambu. 

“Kami menduga proyek ini dikerja asal-asalan alias tidak mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB). Karena lubang galian tiang lampu cukup dangkal, belum lagi kualitas lampu dan alat tenaga surya juga perlu diteliti,” jelasnya.

Sementara itu, Agus warga Desa Bonto Daeng mengaku heran dengan proyek tersebut. Sebab belum apa-apa, tiang lampu sudah banyak yang tumbang. Proyek itu menyasar di empat desa di Kecamatan Uluere yakni Desa Bonto Lojong 4 unit, Bonto Marannu 70 unit, Bonto Daeng 6 unit dan Bonto Tallasa 20 unit.

“Jumlahnya semua 100 unit. Tapi dari jumlah itu sudah lebih 10 tiang yang tumbang. Meski belakangan ada upaya pekerja proyek itu untuk memasang kembali tiang yang tumbang. Saya juga sempat menanyakan ke Kepala Bagian Ekonomi Setda Bantaeng, tapi tidak ditanggapi,” ungkap Agus.

Warga tersebut juga mengaku pernah menghubungi pihak yang dianggap berperan dalam proyek itu, namun oknum tersebut mengaku hanya disuruh salah seorang pejabat dengan jabatan Kabag di kantor Pemkab Bantaeng.

Menurut Agus, dari pengakuan oknum itu, diperoleh keterangan kalau Gubernur Sulsel disebut-sebut marah karena lokasi proyek tersebut bukan untuk dipasang di daerah pegunungan, tapi untuk di perkotaan. Oknum itu juga tak mampu menjelaskan siapa pihak yang bertanggungjawab memindahkan lokasi proyek itu. 

“Oknum ini mengaku hanya disuruh, mengenai siapa orang yang bertanggungjawab memindahkan lokasi proyek tersebut, dia mengaku tidak tahu menahu,” ungkap Agus menirukan pengakuan pekerja itu.(*)

---