MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Setelah menonjobkan Jumras sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menyebutkan masih ada lima kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak berintegritas di Pemprov Sulsel.

Itu berdasarkan laporan yang diterima Nurdin dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan laporan yang masuk. Catatan yang disebutkan Nurdin, pejabat tersebut melakukan pemotongan anggaran dan memanipulasi belanja atau proyek di OPD mereka.

“Kita harus betul-betul membuat pemerintahan ini bersih, harus clear. Kita sudah bicara sama KPK karena kita sudah mitra kan. Kata mereka masih ada lima yang harus dibersihin,” katanya, Selasa (22/4/2019) kemarin di Rujab Gubernur Sulsel.

Mantan bupati Bantaeng ini menyebutkan dirinya sudah memberikan kesempatan kepada seluruh pimpinan OPD selama tujuh bulan untuk menunjukkan kinerjanya. Namun dari beberapa masih melakukan kesalahan.

“Harusnya berbenah, kalau masih belum terpaksa. Harus kita ikuti rekomendasi KPK. Kan Ibu Basaria (pimpinan KPK) bilang kalau mau TOT kita bantu, mau OTT juga kita kasih OTT, pilih mana? Ini bagian TOT, Kita luruskan semua,” jelasnya.

Laporan yang paling fatal menurut Nurdin adalah ada kepala OPD yang memotong gaji honorer.

“Yang lain yang suka potong-potong gaji saya minta kembalikam uangnya orang. Kasihan itu, mereka harus bahagikan istri dan anak.  Yang kejam itu kalau takada alasan, misalnya kalau kau rajin, tapi kalau diancam mau Dirumahkan,” sebutnya.

Sebelumnya, NA terpaksa menonjobkan Jumras sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa karena persoalan lelang yang terlambat. Sebagai gantinya Haikal Hasan ditunjuk sebagai pelaksana tugas.(*)

---