MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana menyatukan seluruh kantor balai dan satuan kerja (satker) yang ada di Makassar. Setidaknya ada tujuh balai atau satker yang akan ditempatkan di satu kompleks perkantoran.

Beberapa diantaranya adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan dan Jeneberang (BBWSPJ) Makassar, Balai Teknologi Perumahan Tradisional Kementerian PUPR, Balai Pengadaan Barang dan Jasa Makassar Kementerian PUPR dan sisanya kantor satker.

Khusus untuk Balai Diklat Wilayah V Makassar yang ada di Jl Nuri Kecamatan Mariso, pihak kementerian PUPR berencana tidak akan memindahkannya. Pasalnya butuh anggaran banyak, karena harus memindahkan workshop pelatihan yang sudah terbangun.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Prof Anita Firmanti mengatakan lokasi pembangunan kantor terpadu tersebut direncanakan di kawasan Baddoka, Biringkanaya dengan luas lahan sekitar 16 hektar.

“Saya datang di sini untuk memperoleh izin memanfaatkan lahan di Baddoka kembali sebagai kantornya PUPR. Lahannya itu milik kita, dulu digunakan Pemprov sehingga minta izin untuk dipakai PUPR kembali,” katanya usai menemui Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani, di Kantor Gubernur, Rabu (26/6/2019).

Jika proses penyiapan lahan selesai tahun ini, makan mulai tahun depan Kementerian PUPR mulai akan membangun kantor terpadu tersebut. Saat ini, Kementerian PUPR bersama Pemprov Sulsel tengah menyelesaikan masalah aset bangunan dan lahan yang ada di Baddoka.

“Kan di sana ada lahan sebagian milik Pemprov, tapi di Jl AP Pettarani ada juga bangunan kita yang dipakai Pemprov. Nanti tukar menukar atau saling hibah. Saling mendukunglah, kan kita juga mendukung Pemprov membangun beberapa jalan dan Pemprov juga mendukung kita supaya memiliki kantor sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan rencana pembangunan kantor secara terpusat itu untuk memudahkan koordinasi. Pihaknya siap membantu Kementerian PUPR mewujudkan pembangunan tersebut.

“Jadi kita bahas dulu masalah penertiban aset. Sebenarnya aset ini tidak ke mana-mana hanya ditertibkan. Mungkin dia pikir kalau ada lahan kita yang menganggur bisa dioptimalisasi,” pungkasnya.(*)

---