Iqbal S Suhaeb Bakal Lantik Pejabat Struktural, Sugali: Itu Baru Wali Kota Namanya

Kamis, 25 Juli 2019 | 21:50 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Susuman Halim mengacungkan jempol atas sikap Pj Wali Kota Makassar, Iqbal S Suhaeb untuk melantik pejabat struktural berdasarkan rekomendasi KASN. Menurut politisi Demokrat ini, ini adalah sikap penataan birokrasi yang baik.

“Itu baru Wali Kota namanya. Punya sikap dalam menata birokrasi kita. Inti dari satu derah adalah penataan di pemerintahan, jadi jika birokrasinya tidak nyaman tentu berpengaruh terhadap kualitas penataan tersebut,” kata Sugali, sapaan akrabnya saat ditemui di DPRD Makassar, Kamis (25/7/2019).

pt-vale-indonesia

“Apa yang dilakukan pejabat Wali Kota seribu persen sudah betul, dan ada dasarnya. Seribu persen saya dukung. Harus dicatat bahwa pj Wali Kota tidak ada tendensi politik. Jadi dari segi motif Wali Kota kemarin itu sangat jelas terlihat,” tegasnya.

Sugali menjelaskan,mutasi yang dilakukan di akhir masa jabatan Wali Kota sebelumnya, yakni Danny Pomanto relatif tidak normal. Dimana dalam dua hari jelang akhir masa jabatan ribuan pejabat struktural dimutasi.

“Jadi patut diduga besar karena motif politik. Sementara undang-undang ASN itu melindungi dari motif politik. Yang terjadi di Makassar ini menjadi satu fakta bahwa UU ASN itu telah berfungsi dengan baik,” jelasnya.

Sugali menjelaskan lebih jauh, jika jabatan ASN ini dikembalikan berdasarkan temuan KASN atau berdasarkan rekomendasi KASN, maka sesungguhnya tidak ada pejabat yang dirugikan. Alasannya, karena semua kembali ke posisi awal sejingga ASN bisa kembali ke prinsip awalnya bahwa mereka itu adalah jabatan karier.

“Sehingga yang di karbit-karbit kemarin itu bisa kembali ke posisinya. Itu asasnya lebih adil. Kecuali dia memutasi berdasarkan motif, dia itu salah, tapi ini ada dasarnya,” ucap dia.(*)

Ada get psikologi yg tidak bisa dicairkan. Kalau dikembalikan dia bisa mengobatai dan harkinis dam bersinergi dengan baik.

Kalau PJ Wali kota tidak melaksanakan . Boleh jdi para pejabat yg merealisasikan anggarn itu bisa jadi temuan. Dan itu sdh pernag terjadi di beberapa daerah.

Yang salah itu Wali Kota dulu, motif mutasinya adalah sangat patut diduga adalah imbas politik.(*)


BACA JUGA