MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019 mengalami perlambatan. Hingga bulan Agustus realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 baru mencapai 41 persen.

Dengan anggaran Rp9,899 triliun di APBD 2019, baru sekitar Rp4,048 triliun (40,9%) yang dibelanjakan dengan progres fisik 41 persen. Angka ini jauh dari target yang diakhir semester pertama atau triwulan kedua sudah harus diatas 50 persen.

Dirangkum dari aplikasi Sistem Informasi Penyerapan Anggaran Tahunan Belanja APBD (Siritta) baru sembilan OPD yang realisasi belanjanya diatas 50 persen. Diantaranya Biro Humas dan Protokol (66,48%), Badan Pendapatan Daerah (60,45%), UPT Transfusi Darah (59,73%) serta Biro Umum dan Perlengkapan (53,39%).

Sementara untuk OPD dengan realisasi terendah didominasi lingkup Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mulai dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (12,27%), Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (14,07%) dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (15,85%).

Selain itu ada OPD, UPT RSK Gigi dan Mulut (1,81%), Dinas Kesehatan (15,9%), Biro Pengelolaan Barang dan Aset (16%), RSKIA Siti Fatimah (17,91%), Dinas Kelautan dan Perikanan (18,35%) serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (20,4%).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman menyebutkan penyebab rendahnya realisasi belanja Sulsel adalah keterlambatan lelang dan tender. Hal ini terjadi pada hampir sebagian besar proyek fisik di OPD lingkup PUPR.

“Ada beberapa yang baru selesai lelangnya, sehingga pengerjaan fisiknya sementara dikerjakan. Proyek seperti ini yang nilai anggarannya antara puluhan sampai ratusan miliar,” kata Jufri, Senin (5/8/2019).

Seperti anggaran pembangunan rest area yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan senilai Rp57 miliar lebih. Sejauh ini, baru lelang desain perencanaan yang selesai dilakukan di LPSE.

Meski demikian, pihak Pemprov dan kontraktor pemenang tender belum bisa melakukan penandatanganan kontrak. Sebab, pembebasan lahan yang ditangani Pemda Barru dan Jeneponto belum rampung.

Pihaknya berharap seluruh proses lelang dan tender segera rampung dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Pihaknya memprediksi realisasi anggaran dan fisik akan berada di atas 80 persen saat akhir tahun.

Sementara itu, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dalam beberapa kesempatan menyebutkan realisasi anggaran saat ini masih sesuai perencanaan pihaknya. Hal ini ditegaskan saat menjawab pertanyaan dalam sidang hak angket di Pansus DPRD beberapa waktu lalu.

“Penyerapan anggaran sudah berjalan dan sejumlah proyek sudah ada progres dengan lancar sesuai harapan bersama,” tegasnya, Kamis (1/8/2019) lalu.(*)

---