Massa warga Desa Borongloe melakukan orasi di kantor PMD Bantaeng, mendesak Bupati tuntaskan kisruh di Pilkades Borongloe
#

Tawarkan 2 Opsi, Warga Desak Bupati Bantaeng Tuntaskan Kisruh Pilkades Borongloe

Selasa, 01 Oktober 2019 | 16:23 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Kontributor: Asmaun - Gosulsel.com

BANTAENG, GOSULSEL.COM — Puluhan massa pendukung H. Hasyim, Kades Petahana Desa Borongloe yang gagal ikut pemilihan Kepala Desa (Pilkades) karena digugurkan oleh panitia Pilkades, menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas PMD Kabupaten Bantaeng, Selasa (1/10/2019).

Para demonstran yang didominasi kaum ‘emak-emak’ melayangkan protes dan meminta Pemkab memperhatikan aspirasi dan tuntutan masyarakat desa.

Dalam aksi yang digelar, ada dua tuntutan masyarakat Desa Borongloe agar disikapi Pemerintah yakni, Kades Petahana H. Hasyim, tetap bisa mengikuti proses sebagai calon Kades atau proses pilkades ditunda sampai ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Ada dua opsi yang kami minta dan mendesak salah satunya segera disikapi Pemkab Bantaeng yakni, tetap memasukkan H. Hasyim mengikuti Kontestasi atau menunda proses Pilkades sampai ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara,” tegas Amri, koordinator aksi.



Jika tuntutan tersebut tidak disikapi Pemkab Bantaeng, lanjutnya, maka dia memastikan jumlah massa akan datang dan bergerak lebih banyak menduduki kantor PMD.

Sementara istri mantan Kades Borongloe, Suryani, menduga ada ketimpangan dan kongkalikong untuk mempermulus jalannya pemilihan Kades di Borongloe.

“Kami menduga banyak ketimpangan yang terjadi dalam proses Pilkades di Desa Borongloe. Salah satunya istri calon kades di setiap desa harus menyampaikan visi misi. Tapi di desa Borongloe itu tidak dilakukan dan terkesan ada calon yang dimudahkan,” kata Suryani.

Dia pun meminta agar Bupati Bantaeng, Ilham Azikin agar menuntaskan permasalahan tersebut. Ini adalah suara rakyat Borongloe bahwa jelas-jelas sudah ada ketimpangan yang terjadi.

“Bupati selaku kepala daerah memang raganya tidak ada di Bantaeng tetapi jiwanya masih ada di Bantaeng. Untuk itu, kami butuh pembuktian apakah Bupati Bantaeng bisa memenuhi tuntutan kami. Jangan kami hanya dibutuhkan ketika ada keperluan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sedangkan dari pertemuan yang dilakukan Kadis PMD, Chaeruddin bersama perwakilan demonstran, diputuskan paling lambat Rabu besok Pemkab Bantaeng telah menentukan langkah atau keputusan yang diambil.(*)


BACA JUGA