Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah/FOTO/MIRSAN

Hadapi Pemeriksaan KASN Terkait Pencopotan, Gubernur Libatkan KPK

Jumat, 04 Oktober 2019 | 16:05 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

MAKASSAR, GOSULSEL.COM– Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi menemui Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (3/10/2019).

Sebelum melakukan pertemuan dengan gubernur, Sumardi terlebih dahulu bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, Plt Inspektur Inspektorat Salim AR, Kepala BKD Sulsel Asri Syahrun Said.

Kedatangan Sumardi itu untuk menanyakan rekomendasi KASN terkait pengembalian jabatan tiga pejabat eselon II Sulsel yang dicopot gubernur dan dinilai tanpa melalui prosedural.

Pasalnya, KASN sudah beberapa kali mengingatkan pemprov untuk segera melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan. Malah, batas deadline yang diberikan untuk melaksanakan rekomendasi KASN sudah lewat lebih dua minggu.



Tiga pejabat yang dicopot tersebut diantaranya Inspektur Inspektorat Luthfi Natsir, Kepala Biro Umum Moh Hatta, dan Kepala Biro Pembangunan Jumras.

Dalam pertemuan itu, Pemprov Sulsel melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Ketua Korsubgah KPK Wilayah Sulawesi, Adlinsyah Malik Nasution untuk membantu Pemprov Sulsel memberikan penjelasan ke KASN alasan pencopotan pejabat yang dimaksud.

Apalagi, dalam beberapa kali kesempatan, Gubernur HM Nurdin Abdullah mengatakan, alasan pencopotan tiga pejabat tersebut atas rekomensasi KPK.

Sumardi, mengatakan kehadirannya untuk mengetahui progres tindak lanjut rekomendasi KASN.

“Kami koordinasi termasuk dengan KPK untuk melihat progres dari rekomendasi kami. Kami ingin tahu sejauh mana progres apakah ada hambatan atau tidak. Atau ada yang mengganjal sehingga tidak melaksanakan rekomendasi,” ungkap Sumardi.

Dia mengaku cukup paham jika gubernur mengambil keputusan mencopot pejabatnya. Kata dia, prosedural pencopotan ASN memiliki substansi mekanismenya. Sehingga hal ini tidak dilakukan oleh gubernur.

“Manajemen ASN itu bicara prosedur. Barangkali substansi benar tapi prosedur nya yang salah. Kita lebih kepada prosedur-nya agar dijalankan,” tutup Sumardi. (*)


BACA JUGA