JAKARTA, GOSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan ini, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb melakukan penandatangan bersama komitmen Penyelenggaraan MPP di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (10/03/2020). Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

Iqbal pun menjelaskan, jika pihaknya ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang bagi masyarakat. Bekerjasama dengan Pemprov Sulsel, MPP rencananya akan dibangun di Celebes Convention Center (CCC).

“Alhamdulillah, hari ini kita nyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat melalui kehadiran MPP yang saat ini gedungnya tengah di persiapkan oleh Pak Gubernur di CCC,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh warga dengan hadirnya MPP. Sebab, nantinya pelayanan publik bakal dilakukan di satu tempat. Sehingga masyakarat lebih mudah dan cepat untuk dilayani.

“Ini sebenarnya revolusi pelayanan publik yang disiapkan dengan menyatukan seluruh urusan baik yang selama ini ada di Pemerintah Pusat, Pemprov maupun Pemkot kedalam satu tempat pelayanan. Contoh misalnya legalisir Ijazah, sekarang ini untuk ijazah SMA, warga mengurusnya di Dinas Pendidikan Provinsi, untuk Ijazah SMP dan SD warga ke Dinas Pendidikan Kota. Dengan hadirnya MPP nanti, warga cukup datang ke MPP maka semua layanan tersedia disitu, termasuk juga urusan lainnya, seperti KTP, Kartu Keluarga, paspor dan sebagainya,” lanjut Iqbal.

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan MPP merupakan wujud dari niat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Apalagi, antusiasme agar MPP hadir di setiap daerah di Indonesia cukup tinggi.

“Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional,” ujarnya.

Sebanyak 48 kepala daerah dari seluruh Indonesia turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka juga melakukan penandatangan bersama sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan MPP di daerahnya masing-masing. (*)

---