#

Dewan Minta Pemkab Bulukumba Selesaikan Masalah PDAM

Minggu, 29 Maret 2020 | 10:04 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba meminta pemerintah kabupaten mengambil langkah strategis guna menyelesaikan masalah di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bulukumba.

Ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin HDK mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PDAM beberapa waktu lalu, sudah sangat jelas untuk dijadikan dasar pemerintah mengambil tindakan.

“Saya kira hasil RDP lalu sudah cukup jelas, jadi sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah strategis agar PDAM bisa kembali berjalan dengan normal sesuai harapan masyarakat,” katanya, Minggu (29/3/2020).

Diketahui, PDAM Bulukumba saat ini tidak berjalan maksimal lantaran persoalan kekurangan sumber daya manusia (SDM).



Fahidin mendorong pemerintah untuk segera melakukan penjaringan calon direktur PDAM Bulukumba. Hal itu juga dianggap sesuai dengan peraturan daerah (Perda) tentang PDAM, sehingga tidak ada lagi kegiatan tunjuk-menunjuk direktur.

“Sebaiknya dilakukan penjaringan untuk di-fit and proper test, kan begitu perdanya. Jadi tidak boleh ada kegiatan tunjuk menunjuk, jadi prosesnya mendaftar, kemudian sepuluh (orang) dikirim ke DPRD dan hasilnya kita kembalikan lagi,” terangnya.

Fahidin yang juga Ketua Fraksi PKB ini menerangkan, berdasarkan RDP lalu, Direktur PDAM, H Nur telah menegaskan, dalam waktu satu bulan dirinya akan mundur jika memang kondisi PDAM tidak membaik. Penyampaian tersebut kata Fahidin, dianggap telah layak untuk dipertimbangkan.

“Waktunya sudah lewat sebulan dan PDAM belum ada progres apapun jadi sudah seharusnya pemerintah melakukan penjaringan. Ini harus segera dilakukan agar air bisa mengalir lagi ke masyarakat,” ujarnya.

Saat ini menurut Fahidin, banyak masyarakat mengeluhkan kondisi air bersih. Kritikanpun menurutnya dialamatkan ke DPRD Bulukumba. Sehingga seluruh upaya dilakukan agar persoalan ini bisa diselesaikan. Hanya saja kata dia, keputusan akhir ada di tangan AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto sebagai bupati dan wakil bupati.

“Sekarang ini masyarakat resah dan kita dikritik seolah-olah kita tidak peduli. Jadi kami minta pemerintah segera melakukan upaya restrukturisasi atau penggantian totalitas manajemen di PDAM,” tegasnya.(*)


BACA JUGA