MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga kini belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, jumlah kasus positif Corona atau Covid-19 saat ini telah mencapai 222 orang per 12 April.

Pihak Pemprov hanya lebih memilih menjalankan program Jaring Pengaman Sosial. Selain itu, ada juga Penerapan Sosial Berskala Kecil (PSBK). Hal tersebut juga disampaikan oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah beberapa waktu yang lalu.

Terkait hal ini, Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Heri Tahir menilai, bahwa pihak Pemprov dalam hal ini ialah Gubernur Sulsel, tidak ingin salah langkah. Sehingga, dalam pengambilan kebijakan, Nurdin lebih berhati-hati.

“Saya melihat apa yang disampaikan Bapak Gubernur memang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan,” katanya, Senin (13/04/2020).

Terlebih, kata Guru Besar Ilmu Hukum ini, ada salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Pemrov belum menerapkan PSBB. Salah satunya ialah Sulsel merupakan salah satu daerah lumbung padi nasional.

“Kita kan termasuk dari segi pangan ini masuk lumbung pangan nasional. Jadi tampaknya memang Pak Gubernur bukan tidak mau. Tetapi sangat mempertimbangkan secara matang,” katanya.

Terakhir, ia mengatakan, pihak Pemprov harus melihat manfaat dan kerugian yang timbulkan jika harus menerapkan PSBB di Sulsel. Sebab, kebijakan ini akan berdampak pada masyakarat seperti dalam segi ekonomi.

“Tentunya apa saja manfaat dan mudaratnya kalau PSBB dilakukan harus diperhatikan. Saya kira seperti itu,” terangnya. (*)