GOWA, GOSULSEL.COM— Penularan Corona Virus Desease atau Covid-19 yang terus meningkat secara global membuat pemerintah kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Gowa mempertegas imbauan social distancing.

Mulai saat ini, warga dilarang keras ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Hal tersebut ditegaskan Lurah Lanna, Syahrir usai melakukan rapat dengan pemuka agama, imam masjid serta tokoh masyarakat, Rabu (15/4/2020)

Hasil rapat disepakati, tak boleh lagi ada kegiatan salat berjamaah di masjid. Seperti salat Jumat dan salat lima waktu lainnya di masjid.

“Mulai hari dan detik ini tak ada lagi salat berjamaah di masjid. Ini berdasarkan kesepakatan melalui rapat,” tegas Syahrir.

Dia mengakui, selama ini masih ada segelintir warga Lanna yang tidak mengindahkan imbauan pemerintah. Masih selalu ke masjid salat berjamaah.

Padahal pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah jelas mengeluarkan fatwa larangan salat Jumat maupun salat berjamaah lainnya di Masjid demi mengantisipasi penularan virus mematikan asal Kota Wuhan Tiongkok itu.

Makanya itu, eks Kaur Keuangan Pemerintahan Kecamatan Manuju ini sangat berharap semua warga patuh dan disiplin.

” Jangan kepala batu. Sebab ini semata demi kebaikan bersama. Saya harap semua warga disini bisa paham. Apalagi Gowa ini kan sudah dinyatakan sebagai klaster Corona,” tandasnya.

Khusus terkait adzan di masjid yang juga menjadi perdebatan di tengah masyarakat, aku Syahrir tidak dilarang. Hasil rapat adzan dibolehkan tetap berkumandang di masjid sebagai tanda masuknya waktu salat.

“Sementara ini kita fokus pada tiga poin imbauan pemerintah terkait langkah pencegahan Covid-19. Diantaranya suara adzan dibolehkan di masjid,” terang Syahrir.

Warga Lanna, Abd Kadir Tuppu meminta pemerintah tidak hanya tegas terhadap larangan salat berjemaah di masjid demi memutus rantai virus Corona. Tapi juga kegiatan lainnya seperti berkumpul ataupun berolahraga sepak bola.

“Masih banyak anak remaja berkumpul kalau malam hari. Begitupun sore orang main sepakbola di lapangan. Ini semua perlu ditegasi oleh pemerintah,” ucap Kadir. (*)

---