BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Muhammad Bakti, mengaku meragukan data penerima bantuan sosial (Bansos) di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Legislator Partai Gerindra itu menilai, pendataan penerima bansos tidak objektif dan maksimal.

Ia menilai, banyak warga yang seharusnya masuk kategori mampu, namun menerima bansos tersebut.

Disisi lain, ada masyarakat yang seharusnya layak menerima, namun ia tak mendapat bantuan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Muhammad Bakti, di depan Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bulukumba, Senin (27/4/2020) kemarin.

“Saya percaya dengan bupati dan kadis sosial terhadap sasaran bansos tersebut adalah masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Tapi saya meragukan data dari pendamping PKH, kepala, aparat atau perangkat desa,” kata Muhammad Bakti.

Bakti mengaku, jangan sampai data yang diberikan dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu.

tribunnews
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Muhammad Bakti (Humas DPRD Bulukumba)
Olehnya, Bakti meminta Pemkab Bulukumba untuk menggunakan data yang dimiliki oleh TNI-Polri, berdasarkan data Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Bakti menilai, data yang dimiliki oleh TNI-Polri lebih objektif.

“Karena itu lebih valid dan objektif. Dan kita melibatkan TNI-Polri dalam menyalurkan bansos ke masyarakat agar tepat sasaran,” pungkasnya.(*)

---