#

DPRD Bulukumba Minta Pemkab Perhatikan Kesejahteraan Tagana

Senin, 04 Mei 2020 | 14:59 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

BULUKUMBA, GOSULSEL.COM – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bulukumba, Muhammad Bakti, meminta Dinas Sosial (Dinsos) memperhatikan kesejahteraan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Menurutnya, realisasi anggaran COVID-19 yang mencapai Rp 26 miliar, hanya menguntungkan pejabat.

Hal tersebut disampaikan Bakti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bulukumba dan TAPD, beberapa waktu lalu.

“Saya buka di sini, saya sampaikan ki. Dari Rp26 miliar, coba kita lihat di mana? Hanya pejabat yang dihonor. Tidak ada itu Tagana yang dihonor. Dikasi menonton saja,” beber Bakti, Senin (4/5/2020).

Legislator Partai Gerindra itu menyampaikan kekesalannya, lantaran Tagana memiliki banyak porsi pekerjaan. Namun tak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapatkan.



Padahal kata Bakti, para personel Tagana juga memiliki keluarga yang harus mereka hidupi. Berbeda dengan para pejabat, yang memiliki anggaran perjalanan jika mengunjungi posko COVID-19.

Selain itu, Bakti juga meminta para kepala lingkungan, dusun, RT dan RW untuk diperhatikan. Menurutnya, mereka hampir bernasib sama dengan personel Tagana yang membutuhkan perhatian.

“Itu kepala lingkungan-ta, kepala dusun-ta, dipekerjakan di bawah. Datang mengecek, tidak ada (honor) kasian, kihargai itu,” tambahnya.

Sekadar diketahui, RDP tersebut membahas tentang anggaran Rp1,9 miliar untuk Dinsos Bulukumba yang dinilai bermasalah.

Anggaran tersebut untuk bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada masyarakat yang perekonomiannya terdampak COVID-19.

Salah satunya adalah memberikan beras sebanyak 15 kg kepada warga. Namun dalam realisasinya, bantuan beras sebanyak 15 kg tersebut diganti menjadi gula.

Kepala Dinsos Bulukumba, Syarifuddin menjelaskan, jika jumlah beras yang diterima oleh warga tetap ada, hanya saja sebanyak 3 kg saja, bukan 15 kg.

Pada perencanaan awal, pihaknya kata Syarifuddin, memang mengusulkan anggaran beras tersebut sebanyak 15 kg untuk 5.000 KK. Namun akhirnya dibatalkan karena adanya bantuan dari stok cadangan beras Bulog sebanyak 30 ton dan 9 ton dari Dinas Ketahanan Pangan.

“Jadi dalam refocusing anggaran beras itu tidak jadi kita anggarkan, namun mengganti menjadi gula pasir 2 kg,” jelas Syarifuddin.

Namun kata Syarifuddin, jumlah penerima bantuan bahan pokok ditambah dari 5.000 menjadi 6.500 KK. Setiap KK menerima beras 3 kg, gula pasir 2 kg, telur 2 rak, mi instan 40 bungkus dan minyak kelapa 2 liter.(*)


BACA JUGA