MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini tengah bersiap dalam menerapkan New Normal. Olehnya, berbagai persiapan telah dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota, Yusran Jusuf sebagai nahkoda Pemkot.

Diketahui, pemerintah pusat telah memilih kota/kabupaten dan provinsi mana saja yang bakal menerapkan New Normal. Kota Makassar sendiri tidak terpilih lantaran belum memenuhi syarat. Meski begitu, persiapan Pemkot terus berjalan. Kata, Yusran Jusuf, protokol kesehatan yang diterapkan sudah termasuk bagian dari penerapan New Normal.

“Sebenarnya barang itu sederhana, protokol kesehatan saja. Jadi dimanapun kita berada, kita harus sadar kalau virus ini masih ada,” tutur Mantan Kepala Bapelitbangda Sulsel.

Lantas hal ini pun menjadi perhatian oleh sebagian pengamat. Salah satunya ialah Pengamat Pemerintahan, Andi Luhur Priyanto. Ia menyebut bahwa Pemkot terlalu cepat dalam menerapkan New Normal di Makassar. Padahal, Makassar masih memiliki jumlah kasus Corona yang tinggi.

“Keputusan relaksasi dan menggerakkan roda perekonomian, seperti pengabaian fakta tentang masih tingginya jumlah Warga berstatus positif Covid-19. Status sebagai episentrum penyebaran wabah yg terbesar di luar Jawa, tidak menjadi basis data dalam pembuatan dan delivery kebijakan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (28/05/2020).

Menurut Dosen FISIP Unismuh Makassar ini, tidak benar jika Pemkot harus melonggarkan sejumlah aktivitas di beberapa sektor hanya untuk membangkitkan gairah ekonomi. Aturan yang berlaku pun mesti diperketat seperti PSBB.

“Idealnya Makassar ini masih dalam situasi PSBB yang semakin tegas, bukan semakin justru di New Normal semakin longgar,” lanjutnya.

Kendati Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang penerapan protokol kesehatan sudah diterbitkan dalam rangka menuju New Normal, namun, ia meragukan soal efektifitasnya dalam mencegah penyebaran Corona di Makassar. Pemkot, kata dia, nantinya justru akan dilema dalam mengimplementasikan aturan ini di lapangan.

“Perwali tentang protokol kesehatan yang lahir pasca PSBB untuk menjamin pelembagaan New Normal juga tidak cukup memadai untuk pencegahan. Secara substansi, muatan Perwali masih terdapat kekurangan, hingga akan menghadapi dilema dalam implementasi di lapangan,” jelasnya. (*)

---