MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sejumlah warga di kota Makassar dikabarkan telah menolak untuk menjalani rapid test Corona. Kabar ini merebak luas di beberapa media sosial.

Ada beberapa hal yang memicu ini. Mulai takut data dimanipulasi, enggan isolasi jika reaktif, hingga menilai rapid test hanya lahan bisnis.

Pengamat Pemerintahan, Andi Luhur Priyanto turut berkomentar mengenai hal ini. Menurutnya, penolakan warga untuk di-rapid test merupakan dampak dari distorsi informasi soal penanganan wabah Covid-19.

“Pemerintah tidak cukup dipercaya warga, dalam penyelenggaraan layanan rapid test. Selama ini, pemerintah dan otoritas kesehatan belum bisa memberi penjelasan yang meyakinkan soal posisi rapid test, terutama soal akurasinya yang banyak diragukan,” katanya saat dihubungi, Minggu (07/06/2020).

Akibatnya, tak ayal jika kondisi seperti itu, telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian status medis setelah menjalani rapid test. Menurut Dosen FISIPOL Unismuh Makassar ini, penting untuk mengembalikan kepercayaan warga.

“Pemerintah yang tertutup dan minus transparansi akan memicu public distrust. Trust atau kepercayaan publik bisa lahir kalau pemimpin atau komunikator pemerintah bisa menyampaikan informasi kebenaran (truthful information),” kata Luhur melanjutkan.

Olehnya, pemerintah di seluruh tingkatan, kata Luhur, dituntut menyampaikan informasi dengan penuh empati, kejujuran, dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi soal rapid test ini. Sehingga, warga bisa berpartisipasi dalam mencegah penyebaran Corona di Makassar.

“Tanpa langkah-langkah komunikasi seperti itu, perlawanan demi perlawanan warga, akan terus terjadi. Sebuah sikap yang sedang mempertaruhkan pengorbanan tenaga medis dan kesehatan, yang sedang berjuang di garis depan perlawanan atas pandemi Covid-19,” tegasnya. (*)

---