BARRU, GOSULSEL.COM – Capaian Kabupaten Barru selama 2019, mendapat apresiasi dari sejumlah fraksi di DPRD. Itu tercermin di rapat paripurna penyerahan, pemandangan umum fraksi dan pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kamis (18/06/2020).

Melalui pemandangan fraksi yang dibacakan secara bergiliran, mereka menyampaikan pujian atas keberhasilan Pemkab Barru mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Opini WTP dari BPK,” kata Anggota Fraksi Nasdem Andi Yenni, saat membacakan pandangan fraksinya di ruang rapat paripurna DPRD.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Nasdem juga menyampaikan beberapa saran kepada Pemkab, terkait penanganan Covid-19. Baik mengenai sarana teknologi informasi untuk kelancaran berbagai bidang, maupun upaya memperbanyak jenis bantuan sosial, serta upaya khusus memperhatikan PAD Barru.

Sementara Fraksi PKB yang pemandangannya dibacakan  Hj Asmirah, juga menilai capaian Barru patut diapresiasi, karena terus berusaha secara semaksimal mungkin melakukan berbagai perbaikan selama 2019.

“Dengan hasil penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tentunya kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi kinerja Kabupaten Barru atas pengelolaan keuangan yang telah mendapatkan predikat opini WTP,” sebutnya di rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Barru Nasruddin AM.

Menurutnya, capaian itu menunjukkan sebagai prestasi dan beban tanggung jawab Pemkab Barru untuk selalu berusaha semaksimal mungkin, dan berorientasi dalam melakukan perbaikan-perbaikan atas catatan yang direkomendasikan oleh BPK RI.

“Pada kesempatan ini pula kami berharap agar berkenaan dengan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019, pemerintah kedepan ada peningkatan baik dari segi akuntabilitas maupun transparansi, sehingga tercipta aparatur yang bersih dan berwibawa demi Kabupaten Barru yang sejahtera dan lebih baik,” imbaunya.

Selain Nasdem dan Fraksi PKB, fraksi lainnya juga memberikan penilaian khusus kepada Pemkab. Termasuk masukan dan saran untuk diperhatikan Pemkab Barru di bawah kepemimpinan Suardi Saleh-Nasruddin AM.

Sementara itu, Wakil Bupati Barru Nasruddin AM dalam laporannya, menyampaikan jika penyerahan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan  setelah diperoleh hasil audit BPK.  Agenda ini merupakan amanat Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  ini, akan menjadi bagian dari karya kita semua baik eksekutif maupun legislatif. Output yang kita hasilkan merupakan bahan penilaian bagi publik dan menjadi tolak ukur atas kinerja kita semua. Kita bersyukur, untuk pelaksanaan APBD tahun 2019 kita mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” urainya.

Mewakili Bupati Barru Suardi Saleh dan Pemkab, Nasruddin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berperan mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Termasuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif, sehingga  Kabupaten Barru kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-6 kalinya.

“Kita semua menyadari bahwa pelaksanaan APBD  2019 mengalami dinamika yang cukup tinggi dan berdampak pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan penilaian opini BPK. Sejalan dengan hal tersebut, maka  Pemerintah Kabupaten melakukan pembenahan-pembenahan yang lebih  terukur dan berhati-hati dalam menyusun perencanaan keuangan daerah sehingga diharapkan ke depannya akan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.(*)

---