Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Biro Kerjasama Luar Negeri mengadakan Serial FGD, Kamis (9/7/2020)

Kunci Peningkatkan Ekspor Pertanian: Tentukan Komoditas Prioritas dan Ciptakan Entrepreneur Muda

Kamis, 09 Juli 2020 | 21:06 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

JAKARTA, GOSULSEL.COM — Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Biro Kerjasama Luar Negeri mengadakan Serial FGD bertajuk “Pengembangan Ekspor Pertanian dan Peningkatan Kapasitas Petani Muda dalam Kerangka Kerjasama IMT-GT dan BIMP-EAGA”, Kamis (9/7/2020).

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Ade Candradijaya mengatakan Serial FGD ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan kerjasama di bawah kerangka Indonesia-Malaysia-Thailad Growth Triangle (IMT-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillipines East ASEAN Growth (BIMP-EAGA) telah dilakukan dan peluang apa saja yang dapat dioptimalkan oleh Indonesia. Kerangka kerja sama forum IMT-GT dan BIMP-EAGA berfokus pada pengembangan less developed regions yang berada pada daerah perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga tersebut.

“Optimalisasi kerjasama dalam forum IMT GT dan BIMP EAGA ini merupakan salah satu upaya mendukung program GRATIEKS (Gerakan Tiga Kali Ekspor) untuk meningkatkan nilai ekspor produk pertanian yang secara jangka panjang diyakini mampu membantu menggerakkan roda perekonomian dengan melibatkan penggunaan teknologi (digitalisasi), riset, jejaring maupun kerja sama antara semua pihak terkait,” kata Ade.

Berdasarkan hasil diskusi, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor pertanian adalah dengan menyiapkan entrepreneur muda yang berorientasi ekspor.



Program ini menurut Ade merupakan program yang diadaptasi dari program inkubator pengusaha muda di Thailand. Adanya program ini menurutnya juga dapat meningkatkan partisipasi UMKM Indonesia pada Global Value Chain.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia, Handito Joewono mengatakan para pengusaha muda di bidang pertanian perlu terus didukung agar semakin berkembang dalam kegiatan ekspor impor.

Hal tersebut menurut Handito dapat dilakukan dengan melaksanakan program pelatihan bagi para pengusaha muda, dukungan akses pasar, dan dukungan permodalan.

“Program ini dapat dilaksanakan sebagai program kerja sama antara pemerintah dan juga pihak swasta,” ujar Handito.

Hal lain yang juga dapat menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan ekspor menurut hasil diskusi yang dilakukan adalah melalui kemitraan. Program kemitraan dapat dilakukan dengan melibatkan pengusaha yang sudah exist di suatu wilayah dengan petani di wilayah tersebut.

Selain itu, kementerian maupun lembaga terkait dapat terlibat dalam penciptaan akses dan perlindungan dalam proses kemitraan antar perusahan dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri.

Upaya pengembangan kemitraan dapat pula dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital seperti e-commerce. E-commerce sebagai platform yang membuka akses serta memperkenalkan komoditas pertanian secara lebih efisien.

Ade menjelaskan, upaya perwujudan program kerja dan kemitraan tersebut harus diawali dengan penetapan komoditas prioritas yang memiliki daya saing yang tinggi.

Ade mengakui permasalahan yang paling sering dihadapi adalah daya saing produk Indonesia yang masih lemah dibandingkan dengan negara lain, terutama dalam hal harga. Selain itu, kontinuitas produk yang diperdagangkan juga masih menjadi tantangan bagi Indonesia karena seringkali ada permintaan dari negara tetangga namun Indonesia masih kesulitan memenuhinya.

“Perihal harga juga dipengaruhi oleh biaya logistik di Indonesia yang masih relatif tinggi dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, dukungan dalam hal infrastruktur dan teknologi diperlukan, terutama pada sarana dan prasarana pelabuhan, agar dapat menekan biaya logistik,” pungkasnya.

FGD yang dilakukan secara virtual dan tatap muka langsung dengan tetap menjaga protokol kesehatan dihadiri oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional, Kemenko Perekonomian RI; Ketua Komisi Tetap Ekspor – KADIN; Direktur Teknis Kepabeanan – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; serta Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian.(*)


BACA JUGA