BULUKUMBA, GOSULSEL.COM — Panitia khusus (Pansus) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulukumba (DPRD) dengan nomor surat 171/DPRD-BK/VII/2020, menuai protes oleh 109 kepala desa se-Kabupaten Bulukumba.

Hal tersebut ditolak oleh kepala desa lantaran dianggapnya DPRD terlalu jauh mencampuri ‘dapur’ desa mengenai pembagian BLT Desa. 

Ketua APDESI Bulukumba, Abdul Rais mempertanyakan apa urgensi pansus dan memanggil kades soal BLT-DD, ini perlu diperjelas dulu yang seharusnya bukan pansus, tapi RDP dengan mitra kerja soal apa kendala dan hambatan yang dihadapi masing kades dimasa pandemik ini, bukan pansus tapi RDP.

“Harusnya DPRD menggelar RDP dengan mitra kerja, bukan malah buat Pansus,” katanya.

Lanjutnya, “Saya selaku ketua APDESI akan mendampingi dan hadir bersama sama teman kades ke DPRD pada hari Senin memenuhi undangan Ketua DPRD dan yang pertama dipanggil semua kades di Kecamatan Gantarang dan kami akan datang bersama kepala desa yang lain yang ada di Bulukumba.”

Terpisah Andi Mauragawali (Opu) dengan tegas menolak Pansus yang dibuat oleh DPRD Bulukumba. Menurutnya, DPRD Bulukumba terlalu jauh mencampuri ‘dapur’ desa. 

“Terlalu sensitif ini DPRD kalau dapur desa diabuatkan Pansus,” tegas Opu saat berbincang dengan kepala desa di Kecamatan Ujungbulu.

Apalagi soal pembagian BLT. Pembagian BLT ini punya regulasi dari kementerian desa. “Tentu kami semua kepala mengikuti regulasi tersebut. Lalu apalagi yang dipersoalkan oleh DPRD?”

“Kami ini kepala desa sudah ikuti prosedur. Soal dinggapnya ada salah sasaran atau ada kesalahan dalam pembagiannya, mungkin itu keliru,” terangnya.

Dikatakanyya, Senin mendatang, ia dan kepala desa lainnya sepakat untuk menduduki DPRD dan meminta untuk mencabut Pansus tersebut.

Sementara Anggota DPRD Sulkifli Saiyye dari Fraksi PDIP dengan tegas menolak Pansus yang dibuat dan disetujui oleh Ketua DPRD Bulukumba.

“Saya dari PDI Perjuangan tetap ngotot menolak pansus BLT dan pansus Covid-19. waktu rapat pimpinan fraksi dilakukan foting dan saya kalah, namun tetap menolak di dalam sidang paripurna kemarin,” terang Zulkifli.

Saat ditanya soal apa kepentingan dibuatnya Pansus, Zulkifli menyebutnya bahwa DPRD mau menelusuri pembagian BLT dan mencari data penerima BLT yang tidak tepat sasaran.

“Saya pribadi berpikir bahwa pembagian BLT ada mekanisme dan petunjuk teknis dari Kementerian Desa tentang BLT dana desa. Sedangkan untuk Covid-19 saya berpikir bahwa tim gugus kerja Covid-19 ada aturan yang keluar dari pusat tentang pembentukan tim gugus kerja Covid-19 oleh Presiden dan pola kerjanya serta tugas dan kewenangannya,” tambah Zulkifli.

Sementara untuk penganggaran, masih kata Zulkifli, bahwa tim gugus kerja Covid-19 akan mempertanggungjawabkan setelah berakhir masa kerja Covid-19.

“Setelah itu baru kita bahas bersama dan kalau ada kejanggalan yang masif dan berdampak luas baru dibuatkan pansus,” tutupnya.(*)

---