MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pekerja tak lama lagi akan segera cair. Proses penyerahan bantuan oleh pemerintah kepada pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) ini terus berjalan. 

Di Kantor Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, BPJAMSOSTEK memberikan data calon penerima BSU untuk gelombang pertama, Senin (24/08/2020). Ada 2,5 Juta pekerja yang masuk dalam gelombang ini.

Direktur Utama (Dirut) BPJAMSOSTEK, Agus Susanto mengatakan, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai  kesepakatan dengan Kemnaker.. Agar mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.

“Dari target calon penerima BSU 15.7 Juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 Juta nomor rekening, dan sudah kami validasi berlapis hingga 3 tahap, hingga jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 Juta. Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 Juta data peserta,” jelasnya.

Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap. Ini dilakukan sampai seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya. 

“Saat ini masih terdapat sekitar 2 juta pekerja nomor rekeningnya belum diterima BPJAMSOSTEK. Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat tanggal 30 Agustus 2020,” katanya.  

“Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid, kami kembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan kami lakukan validasi ulang,” sambungnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BPJAMSOSTEK. Ia mengatakan jika pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pencocokan data.

“Data batch pertama BSU sebanyak 2,5 Juta ini akan di check list untuk mengecek kesesuaian data yang ada, setelah itu akan diserahkan kepada KPPN untuk disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima,” jelasnya.

Dikatakan Ida, bahwa pihaknya juga butuh waktu 4 hari untuk melakukan pencocokan pada data yang telah diberikan oleh BPJAMSOSTEK. Sebab prinsip kehati-hatian menjadi hal yang prioritas.

Ida juga memastikan bahwa pegawai yang non ASN untuk mendapatkan program tersebut. Asal, kata dia, mereka merupakan peserta dari BPJAMSOSTEK.

“Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan perintah ini,” tutup Ida.

Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Sulawesi Maluku, Toto Suharto menjelaskan, untuk wilayah Sulawesi Maluku yang saat ini sudah tervalidasi sebanyak 549.442 rekening bank peserta dari target sebanyak 574.299. Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 24.857 rekening peserta.

“Berkenaan dengan kekurangan tersebut diatas, mohon kiranya para HRD, pelaku usaha, pemberi kerja segera mengirimkan format isian atau melengkapi melalui SIPP Online sebelum tanggal 31 Agustus 2020,” tukas Toto. (*)