MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Jasa parkir dengan sistem pembayaran berbasis online terus dimaksimalkan. Ini dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Makassar Raya, Irham Syah Gaffar, menjelaskan, bahwa metode pembayaran berbasis online sangat menjanjikan untuk menambah PAD. Penerapannya juga mampu menekan tindakan ‘nakal’ dari juru parkir (Jukir).

Untuk pembayaran melalui online ini, hasil parkir tidak lagi diserahkan ke Jukir. Melainkan pembayarannya justru langsung masuk ke kas PD Parkir.

“Kita sudah gunakan itu sistem pembayaran online. Juru parkir kita dibekali alat scan. Jadi kalau orang mau bayar parkir, cukup scan barcode saja,” jelas Irham, Kamis (27/08/2020).

Ditambahkan Irham, saat ini penerapan sistem pembayaran berbasis online tersebut berada di tiga kawasan. Ialah di Pengayoman, Boulevard, dan Perintis Kemerdekaan dengan total keseluruhan ada 178 titik.

Untuk titik di kawasan Perintis Kemerdekaan memang masih terkesan baru. Di kawasan ini ada 58 titik. Sementara untuk Pengayoman dan Boulevard yang lebih awal diterapkan, memiliki sekitar 120 titik.

Diketahui, perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sementara diproses. Hal itu dinilai akan lebih mempermudah peningkatan kontribusi terhadap PAD. 

Selain itu, sejumlah kewenangan yang sebelumnya terbatas pada saat berstatus PD. Dengan status Perumda, pihaknya sudah bisa dilakukan dengan kewenangan penuh.

“Tentu status Perumda lebih menguntungkan. Sebab keterbatasan kewenangan kita waktu PD itu bisa dimaksimalkan. Ranah hukum kita juga lebih kuat,” paparnya. 

Dengan begitu, perubahan status dan perubahan metode yang digunakan dalam urusan perparkiran di kota Makassar ini justru bisa menguntungkan. Diprediksi bakal memberikan dampak peningkatan PAD yang signifikan.

Sejauh ini, kontribusi PAD dari parkir cenderung menurun, seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 di kota Makassar. Selain itu, masih banyaknya jukir yang kurang kooperatif dalam menjalankan pekerjaannya, menjadi salah satu kendala dalam kontribusi peningkatan PAD. (*)