MAROS, GOSULSEL.COM – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (Maktim) Ardiansyah, membantah berita yang beredar bahwa pihaknya bersama dengan Korps Alumni HMI (Kahmi) Makassar memanfaatkan situasi demonstrasi penolakan pengesahan undang-undang (uu) cipta kerja untuk meminta jatah sekretariat kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). 

“Kami HMI Makassar Timur tidak ada hubungannya di pertemuan Gubernur dengan Omnibus Law, apalagi minta sekretariat,” kata Ardiansyah. 

Ardiansyah menjelaskan, pertemuan itu di inisiasi oleh Majelis Daerah (MD) Kahmi Kota Makassar, sebagai bentuk silaturahmi dengan pemerintah Sulsel. Sementara, dirinya datang untuk mengundang Nurdin Abdullah hadir dalam acara peresmian sekretariat HMI Cabang Maktim. 

“Judul berita yang tersebar bahwa Usai Demo HMI Makassar Timur minta sekretariat oleh Gubernur Sulsel adalah tidak benar ini sangat berlebihan kami datang hanya mengundang pak Gubernur untuk meresmikan sekretariat, bukan meminta. Sekretnya juga kan sudah ada,” katanya. 

Menyoal demo penolakan Omnibus Law atau uu cipta kerja, ia mengaku tetap akan melakukan pengawalan. Sikap HMI Cabang Maktim tidak berubah dalam menolak UU Cilaka tersebut.

“Terkait persoalan aksi teman-teman HMI Cabang Maktim kami tetap akan mengawal apa yang menjadi tuntutan. Sebelumnnya jadi kita berharap media-media yang menyebarluaskan bahwa usai demo kami minta sekret di Gubernur Sulsel itu tidaklah benar. Ini berlebihan,” pungkasnya. 

Senada dengan itu, senior Kahmi Maktim Ardiansyah Pawinru menjelaskan bahwa sejak 1 Oktober 2020, pihaknya sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan NA akronim Nurdin Abdullah. 

” 1 oktober kita sudah dijanji untuk ketemu dengan Gubernur terkait dengan pengadaan sekertariat hmi Maktim, cuman memang masih menunggu waktu. saya di wa tanggal 1 oktober untuk audiens dengan gubernur,” katanya. 

Ia menjelaskan Sekretariat Maktim sudah di DP oleh senior Kahmi Maktim, dan sudah ditempati sekitar 2 minggu lalu. Dimana, lokasi sekretariat berada dibelakang Perumdos. 

“Rencana ketemu sejak bulan September, jauh sebelum ketuk palu uu Cilaka ini. Acc atau tidak pak gubernur sekret Maktim sudah deal insya Allah sudah punya pola donasi sendiri. Jadi, kalau tadi baru kita diterima itu bukan datang minta jatah karena UU cilaka,” tegasnya.(*)

---